GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Kepala desa (Kades) di tanah air termasuk di Kabupaten Gowa dikabarkan anak mengelola anggaran dana desa atau ADD sebanyak Rp2 miliar pertahun.

Pasalnya, pemerintah pusat berencana menaikkan anggaran dana desa dari Rp60 menjadi Rp120 triliun di tahun mendatang.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, jika pemerintah pusat menaikkan alokasi dana desa, para Kades di Gowa yang mengelola ADD rata-rata Rp1 miliar tentunya naik menjadi Rp2 miliar.

“Saat ini para Kades di Gowa mengelola Rp1 miliar, jika pusat menaikkan ADD menjadi Rp120 triliun, maka sudah pasti rata-rata kepala desa di Gowa akan mengelola Rp2 miliar,” kata Adnan.

Jika betul pemerintah pusat menaikkan dana desa, tambah Adnan, maka pengawasan harus lebih ketat lagi. “Harapan saya sebagai kepala daerah tidak ada kepala desa di Gowa yang tersandung hukum,” tandas Bupati Gowa usai membuka workshop dan evaluasi Siskeudes yang diselenggarakan Dinas PMD Kabupaten Gowa, di Baruga Tinggimae rujab Bupati Gowa, Senin (26/3/2018).

Workshop dan evaluasi yang dihadiri anggota DPR RI, Amir Uskara, Kepala BPKP Pusat, Dr Maliki Heru Santosa, Kepala BPKP Sulsel, Didik Krisdiyanto, para camat dan kepala desa se Kabupaten Gowa ini menjadi bahan evaluasi pola kerja kepala desa dalam penerapan Siskeudes atau sistem keuangan desa dalam pengelolaan ADD.

Menurut Adnan, pengawasan pengelolaan dana desa saat ini cukup baik. Dia pun salut akan pengawasan yang dilakukan pihak BPKP dalam mengawasi penggunaan dana desa di Gowa.

Terpisah Amir Uskara, membenarkan adanya rencana pemerintah pusat menaikkan jumlah ADD. “Saya salut dengan tata kelola anggaran desa yang dilakukan di Gowa. Hampir 75 ribu desa di Indonesia mengelola ADD, Gowa masih jadi percontohan untuk Siskeudesnya. Saya secara pribadi bahkan ingin Gowa tetap yang terbaik,” kata Amir Uskara.

Sementara itu, Kepala BPKP Pusat, Maliki Heru Santosa mengatakan secara keseluruhan dari Siskeudes sasarannya adalah meningkatkan kualitas dan akuntabilita pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa ini di Indonesia, untuk Sulsel maka Kabupaten Gowa yang terbaik. “Dengan menerapkan sistem keuangan desa ini maka kita terhindar dari penyimpangan. Kita akan terus update, monitoring dan terus membina dan membimbing agar para kepala desa bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan dana desa,” tambah Maliki. (An).