Sultani menganggap PKPU tidak fair karena mengharuskan pemenuhan kuota 30 persen untuk perempuan sementara minat politik perempuan yang tinggal di kota dan di daerah amat berbeda. Sultani bahkan harus mendatangi rumah caleg perempuan dan membujuk mereka untuk mendaftar sebagai syarat pemenuhan kuota.

Selain itu, Sultani juga mengeluhkan pelayanan birokrasi yang bertele-tele hingga memperlambat pengurusan berkas Caleg.

Dibandingkan dengan daerah lain, kata Sultani, Bone terkesan menyulitkan Caleg. Untuk contoh pengurusan SKCK yang harus menyertakan surat pengantar dari pemerintah setempat padahal di daerah lain hanya butuh surat pengantar dari Polsek.

“Kendala luar biasa dan smoga KPU Bone bisa memaklumi, kesannya disini terlalu birokrat hingga menyulitkan bakal calon, kedepan perlu ada kebijaksanaan tersendiri” harap Sultani. (eka)