SINJAI, BERITA-SULSEL.COM — Bersama Tim Evaluasi dan Narasumber Inpektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan & Kesra, Kabag Setda Sinjai, Kepala OPD dan Staf yang mewakili Instansi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Drs Akbar Muin, hadiri rapat koordinasi dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP), di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Senin (17/9/18).

Akbar menegaskan bahwa tahapan penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan melalui proses perencanaan yang terukur, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata dia, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara adil dan berkesinambungan serta evaluasi monitoring terhadap tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah di tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah.

“Proses evaluasi kinerja pemerintahan ini adalah untuk menilai sejauh mana tingkat capaian kinerja setiap perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu evaluasi SAKIP ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti apa yang telah dilakukan dan apa yang telah di capai dalam RPJMD yang telah di susun”  terangnya.

Penilaian kinerja dalam SAKIP ini menjadi acuan Kepala Daerah dalam menilai tingat keberhasilan para Kepala Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Setiap perangkat daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang terpercaya, akuntabel dan efisien.

“Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 lalu yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB, sudah mendapatkan predikat nilai baik dan melampaui target yang di tetapkan dalam RPJMD  2013-2018. Hal ini merupakan suatu kebanggaan karena Kabupaten Sinjai berada pada peringkat 4 nilai SAKIP untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan” tutur Akbar.

Disebutkan pula, pencapaian ini sudah sejalan dengan pengelolaan keuangan daerah yang meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 2 tahun berturut-turut serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mendapatkan Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Bintang Tiga dengan Peringkat 24 Tingkat Nasional dan Peringkat 5 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. (eka)