BONE, BERITA-SULSEL.COM -Pembangunan tower atau bangunan kantor 10 lantai yang telah dianggarkan tahun ini hingga 2 tahun ke depan, menuai polemik masyarakat Kabupaten Bone. Banyak yang setuju, namun tak sedikit pula yang menolak.

Melalui aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Peduli Bone, Kamis (2/1/20), di kantor Bupati dan DPRD Bone, massa mendesak pemerintah untuk menunda pembangunan tower dan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga : Ketua Satgas Dana Desa Pulang, Kades di Bone Ramai Penuhi Rakor DPMD

Diterima oleh Asisten II, Andi Gunadil, dikatakan bahwa tower ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Bone agar bisa menunjukkan bahwa kabupaten Bone lebih maju dibanding kabupaten lain.

“Kita yang malu kalau orang lain bilang Bone tidak ada kantornya, kita ini dituntut melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, begitu dasar pemikirannya, ini aset daerah mungkin sekarang Rp30 milyar tapi 10 tahun 20 tahun ke depan ini naik asetnya, mungkin Rp500 milyar,” terang Gunadil.

Baca Juga : Rakor Sulsel Minim Peserta, Mappakaya Tegaskan Apdesi Bone Bukan Garis Komando

Mendapat tanggapan dari peserta demo, Gunadil terlihat emosional dan memilih meninggalkan massa unjuk rasa yang terus mendesak pemerintah agar menunda pembangunan tower hingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seperti infrastruktur jalan, jembatan, menyediakan lapangan kerja dan memenuhi janji-janji kampanye Bupati.

“Presiden saja tidak pernah menurunkan angka kemiskinan digaris satu persen, kita bersyukur, anak cucu kita akan menikmati ini tower,” berangnya.

Terkait sikap emosional Gunadil, Jenderal Lapangan Aksi, Andi Ardiman, menyayangkan hal tersebut dan menganggap pemerintah benar-benar telah dibutakan mata dan hatinya untuk melihat dan merasakan keluh kesah masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang belum mendapatkan jatah perbaikan jalan selama puluhan tahun.

“Sikap demikian menggambarkan kondisi daerah dengan sendirinya bahwa terjadi dekadensi terhadap demokrasi di Kabupaten Bone, pemerintah masih seolah merasa sebagai tuan atas rakyatnya dengan sikap dan kebijakan sesuka hati meski tak berpihak pada masyarakat,” sesalnya.

Ditambahkan pula bahwa sikap pemerintah itulah yang menjadi salah satu motivasi tergeraknya Aliansi Masyarakat Bone dengan menggelar aksi  yang output minimalnya ingin mencapai tataran dinamika sosial-pemerintahan yang lebih bermutu.

“Pemerintah diharapkan lebih tanggap dan terbuka serta merespon positif segala keluhan masyarakat dibawah untuk diakomodir sebagai rujukan setiap kebijakannya demi mengurai ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan masyarakat, bukan justru merasa benar sendiri dengan menutup akses berdialektika sebagai salah satu sarana kajian kritis terhadap setiap kebijakannya” tutup Ardiman. (eka)