BONE, BERITA-SULSEL.COM – Langkah sigap Pemkab Bone untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak Covid-19 dengan menggelontorkan banyak anggaran, seyogyanya perlu mendapat apresiasi masyarakat.

Namun sayang, sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan belum terbuka mengenai jumlah barang yang telah terbeli, kualitas barang serta penyalurannya. Hal itu disesalkan anggota Komisi IV DPRD Bone, Rangga Risa Swara, yang menilai tidak ada transparansi dari pihak Dinkes meski telah ditanya berulangkali tentang pesanan APD yang telah menelan biaya ratusan juta rupiah.

“Kalau ada anggaran yang terbelanjakan kan kita berhak tahu, mengenai berapa dan item-item apa yang sudah terbeli, kami di komisi IV selalu tanyakan itu, tentu ada RABnya ini pembelanjaan” ujar Rangga.

Rangga juga mengaku kerap turun ke puskesmas-puskesmas untuk melihat langsung fakta di lapangan. Beberapa puskesmas diketahui telah memperoleh APD yang disalurkan Dinkes namun dengan kualitas kurang baik.

“Kami jenuh dengar berapa anggaran, harusnya itu sesuai apa yang tertera dengan fakta lapangan. Memang ada yang dapat, cuma kita tanyakan kualitas barangnya, misalnya masker yang pakai kelip, itu masker apa namanya, masuk disatuan mana” gerahnya.

Dibalik semua itu, Rangga mengatakan ada ketakutan oleh pihak Satgas Covid-19 dan Dinkes dalam mengatur administrasi pembelanjaan mereka.

“Ada ketakutan administrasi, makanya kami sarankan konsultasi dengan BPK atau penegak hukum, polisi atau kejaksaan karena wajar memang  kalau takut, sekarang harga naik semua” tambahnya.

Agar tak menuai sorotan publik, Rangga akan koordinasi dengan anggota Komisi IV lainnya untuk memanggil Dinkes guna mempertanyakan secara detail barang yang telah dibeli dari dana Rp819.050.000 yang diberikan Pemkab. (eka)