MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 menuai protes dari anggota fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Irwandi Natsir.

Lantaran dalam pembahasan Badan Anggaran, tercatat ada uang sebesar Rp50 miliar dalam bentuk pengadaan pupuk di Dinas Pertanian dan Rp 15 miliar di Biro Kesra, Rp45 di Dinas PUTR yang dipaksakan masuk dalam anggaran perubahan.

“Kami bukan mengusulkan membuang anggaran program tersebut, tetapi alokasi anggaran dari anggaran Pokok 2022,” kata Irwandi Natsir, juru bicara Fraksi PAN dalam Paripurna pengesahan APBD Perubahan tahun 2021, Selasa, 21 September 2021.

Irwandi mengaku tidak ingin anggaran yang dimasukkan di APBDP tak sesuai dengan aturan. Hal ini akan menjadi jebakan dan bersoalan kemudian hari.

Irwandi ingin anggaran tersebut dimasukkan pada program APBD tahun 2022, apa lagi kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami penurunan bahkan APBD-P mengalami penurunan.

“APBD kita saat ini sedang tidak stabil, bagaimana kita bisa meraih WTP jika ada pihak yang memaksakan anggaran dimasukkan di APBDP yang jelas bertentangan dengan aturan,” ujarnya.

Meski mengetahui anggaran tersebut dititip oleh siapa dia, Irwandi tidak ingin memberikannya. Hal itu akan menyeret beberapa nama orang penting di DPRD dan eksekutif.

“Saya tahu siapa punya titipan dan siapa yang memaksakannya. Tapi, janganmi saya sebut, nanti semakin rumit saja, yang jelas pihak yang memainkan ini menjadi rahasia publik saja,” katanya.

Diketahui saat pelaksanaan Paripurna pengambilan keputusan, atau pengesahan APBD P 2021, dipimpin Wakil Ketua Ni’matullah Erbe yang tidak lasim dilakukan dalam paripurna pengambilan keputusan atau pengesahan APBD.

Sementara ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang hadir dalam paripurna tersebut cuma duduk di kursi Wakil Ketua, sementara Andi Ina Anggota Fraksi Golkar merupakan Ketua DPRD Sulsel yang seyogyanya harus memimpin rapat dan pengambilan keputusan pengesahan APBD-P.