BONE, BERITA-SULSEL.COM – Tes seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), yang digelar 14-15 Oktober lalu telah usai, namun menyisakan riak bagi peserta yang tidak lulus dan merasa adanya ketidak terbukaan dalam seleksi tersebut.

Salah seorang peserta tes, Dedy Hamzah, membeberkan bahwa 6 nama calon yang diumumkan Bawaslu Bone tidak sekaligus melampirkan nilai masing-masing peserta tes. Hal itu dinilai janggal karena berpeluang meloloskan orang-orang tertentu sebagai titipan.

“Peluang kecurangan itu besar karena sistem yang diklaim sistem CAT, Pokja Bawaslu Bone menggunakan aplikasi Socrative yang merupakan aplikasi gratis yang bisa disetting sesuai keinginan pemakai”, ujar Dedy.

Dedy menambahkan harusnya ada layar yang disiapkan untuk menampilkan hasil tes secara keseluruhan, bukan justru mengumumkan 2 hari setelah tes dilaksanakan. Jika mengikut Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017, perekrutan Panwascam adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten.

“Jika betul Bawaslu RI yang tentukan nama 6 besar yang lolos tes panwaslu Kecamatan apa buktinya dan dasar hukumnya dimana. Kan jelas Pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten. Dan jelas regulasinya Panwaslu Kecamatan di SK kan oleh Bawaslu Kabupaten”, tambahnya.

Dedi juga meragukan jawaban Komisioner Bawaslu Bone yang mengatakan server tes CAT ada dipusat, padahal menurutnya aplikasi Socrative yang mirip CAT ini adalah aplikasi pihak ketiga yang bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis.

“Aplikasi Socrativ ini kan sudah lasim digunakan di dunia pendidikan untuk ujian dan hasilnya perengkingannya semua bisa dilihat saat itu juga. Termasuk perengkingan hasil tes dari tertinggi ke nilai terendah. Kenapa kemudian Bawaslu Bone mengklaim ini servernya di pusat? Kan soalnya diimput sendiri oleh panitia Bawaslu Bone dengan kunci jawabannya. Dan ada komputer induk untuk merekap semua hasil ujian peserta. Terus kenapa hasilnya tidak diumumkan ke publik”, ujar Dedy kesal.

Selanjutnya Dedy menjelaskan bahwa
aturan Bawaslu tahun 2019 tentang informasi yang dikecualikan salah satu poinnya adalah hasil tes panwascam. Seharusnya aturan ini sudah direvisi oleh Bawaslu RI karena tidak sesuai dengan semangat UU Keterbukaan Informasi Publik dan rawan dimanfaatkan oleh oknum Komisioner Bawaslu guna meloloskan orang-orang tertentu meski nilanya rendah dengan dalih sifatnya rahasia.

“Olehnya, saya akan bersurat ke DKPP, Bawaslu Provinsi Sulsel dan Bawaslu RI, agar pengumuman hasil tes yang telah diumumkan Bawaslu Kabupaten Bone agar dianulir dan dilakukan tes ulang dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan dan masyarakat sebagai pengawas independen”, tutupnya.

Protes Dedy pun langsung ditanggapi salah seorang Komisioner Bawaslu, Muhammad Alwi, dengan mengungkapkan bahwa hasil tes itu bukan kewenangan Bawaslu Bone, melainkan Bawaslu Provinsi.

“Terkait hasil tes tertulis baru kami dapatkan dari Bawaslu Provinsi melalui email sekitar pukul 21.30 wita dan selanjutnya kami plenokan untuk kami umumkan. Itupun juga daftar nama yang diberikan sudah langsung perengkingan berdasarkan nilai tertinggi. Intinya pada proses tes tertulis kami di Bawaslu Bone tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah hasilnya dan kami hanya melakukan prosesx”, jelas Alwi. (eka)