BONE, BERITA-SULSEL.COM – Pembayaran tenda senilai Rp10 juta per unit oleh tiap OPD dalam event Pameran Hari Jadi Bone (HJB) ke 693, 2-7 Mei lalu, kini dalam penyelidikan pihak Kepolisian Resort Bone.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Asrul, beberapa waktu lalu menegaskan kalau pengadaan tenda itu memang tidak dianggarkan khusus oleh OPD, jadi tidak masuk dalam dokumen anggaran.

“UKPBJ hanya memproses pengadaan yang dianggarkan di DPA OPD. Jadi hal-hal seperti itu mungkin sifatnya partisipasi saja dalam rangka Hari Jadi Bone . Secara administrasi tidak mungkin mereka pertanggungjawabkan dengan anggaran DPA OPD. Bagi saya pribadi, sifatnya sumbangan saja itu”, ungkap Asrul.

Jika merujuk pada Perpres PJB, dinyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan kegiatan yang tidak ada mata anggarannya, maka itu melanggar prinsip Money Follow Program. Dan jika ada perintah atasan yang dinyatakan lebih dari 2 orang, maka akan menjadi perbuatan melawan hukum.

Praktisi Hukum dari Kantor Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DPC Bone, Ilham Hasanuddin, secara tegas meminta pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Dilaporkan atau tidak, menurutnya polisi harus bertindak, apalagi jika ditemukan fakta adanya pungutan yang tidak didasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Berapapun anggaran untuk perayaan HJB itu, tentu pemerintah kondisikan acara perayaannya dengan anggaran yang sudah ada, jangan justru berkeinginan membuat acara perayaan HJB dengan anggaran yang besar tapi dana terbatas. Yang terjadi OPD lah yang terkesan dipaksa dan dimintai partisipasinya”, terangnya.

Dari informasi pihak Kepolisian melalui Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Boby Rahman, mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya telah memanggil sejumlah orang yang terlibat dalam Pameran HJB, baik sebagai panitia maupun peserta. Disebut Boby, salah seorang yang telah dipanggil adalah Ketua Panitia Pameran, yakni Sekda Bone, Andi Islamuddin.

“Sudah diambil keterangan dari Dinas dan Panitia, Ketua Panitia, 2 orang.
Minggu depan jadwal EO”, tutupnya. (eka)