Pemkab Luwu Utara Berhasil Raih WTP ke 11

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menerima penghargaan WTP dari Kepala BPK RI Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, Selasa, (16/5/2023). Foto : ist

LUWU UTARA, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara di Bawah kepemimpinan Indah Putri Indriani berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan itu diserahkan langsung Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan, Amin adab bangun, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Makassar dan diterima langsung Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Selasa, (16/5/2023).

Ditemui usai menerima, IDP sapaan akrab Bupati Luwu Utara menyampaikan ucapan syukurnya atas diraihnya kembali predikat opini WTP.

“Alhamdulillah, ini adalah WTP ke-11 bagi Luwu Utara. Dan sepuluh kali diraih secara berurut-turut,”Ucap IDP yang merupakan Bupati Perempuan pertama di sulsel.

Tentu saja, sambung Indah, ini menjadi motivasi, penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam rangka pengelolahan keuangan sekaligus memastikan hasilnya berdampak kepada masyarakat.

Indah memberi apresiasi kepada seluruh SKPD yang telah menjadi bagian di dalam LHP ini.

“Terima kasih untuk kerja sama yang tetap terbangun, tentu saja hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk segera dilakukan, sehingga kita berharap kedepan laporan keuangan tetap meraih predikat terbaik sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya.

Tak lupa menyampaikan ucapan yang sama kepada BPK RI Perwakilan Sulsel yang terus memberikan atensi terbaiknya kepada Pemkab Luwu Utara.

“Terakhir kami memberikan ucapan yang sama kepada jajaran DPRD Luwu Utara yang telah ikut men-support dan mendukung, terutama dalam  fungsi penganggaran dan pengawasan APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, mengatakan bahwa pemberian opini WTP bagi pemda adalah tugas konstitusi BPK dalam rangka transparansi.

“Ini adalah salah satu bentuk amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemda melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” jelasnya. (*)


Comment