MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dihadapan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif menyampaikan agar penambahan alokasi pupuk subsidi untuk petani di Sulawesi Selatan, tuju penambahan pupuk agar produktivitas pangan Provinsi Sulsel dapat meningkat.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel itu berharap Pj. Gubernur selaku perpanjangan tangan dari pusat di Pemprov Sulsel, segera menindaklanjuti aspirasi dari petani lewat DPRD Provinsi yang disampaikan.

“Selain netralitan para Pj. Bupati, Pj. Sekda. Penting juga soal pupuk, untuk petani di Sulawesi Selatan. Tambah kouta pupuk urea & Npk subsidi,” kata Syahar saat silaturahmi pertana bersama Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Zudan di ruangan pimpinan DPRD Sulsel, Selasa (21/5/2024).

ebagai wakil Rakyat, Syahar menegaskan. Apa disampaikan menjadi atensi Pemprov dan pusat, guna penambahan kuota pupuk bersubsidi karena menyangkut hajat hidup kebutuhan petani di Sulsel. Apalagi pupuk dibwrikan untuk petani di Sulsel, jauh daei harapan masyarakat.

“Pupuk untuk seluruh petani di Sulsel, pupuk subsidi untuk sawah kita di Sulawesi Selatan 931 ribu hektar, pupuk subsidi baru tersedia 180 ribu hektar. Ini butuh perhatian serius Pemerintah,” jelasnya.

Ia juga menambahakan, saat ini masuk musim tanam. Dimana para petani membutuhkan pupuk bersubaidi agar sawah yang masyatakat jadikan kebutuhan pangan tetap stabil.

“Mulai musim tanam bulan April, Mei, Juni dan Juli. Ini harus disiapkan pupuk agar petana bisa merakan apa yang diharapkan,” harap Syahar.

Di awal pertrmuan, Syaharuddin Alrif juga mengingatkan kepada Pj Gubernur untuk betul – betul menjaga netralitas di Pilkada Serentak. Utamanya jaminan netralitas Pj Bupati/Wali Kota.

“Soal Pilkada dan Pilgub. Saya berharap Pak Gubernur dan seluruh aparat sipil negara Sulawesi Selatan itu harus netral. Terutama Pj-Pj Bupati,” katanya.

Sebab diakui Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel itu, manuver politik para Pj Bupati maupun Pj Sekda mulai kelihatan. Itu dirasakan langsung Syaharuddin Alrif yang merupakan bakal calon Bupati Sidrap.

“Karena sekarang sudah ada indikasi Pj melarang camat berkomunikasi dengan para calon, sampai saya juga masuk di masjid Agung Sidrap saja dilarang sama Pj Bupati dan Pj Sekda. Masuk di masjid pun saya diundang resmi tapi dilarang,” keluhnya menandaskan.

Sedangkan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas di Pilgub, 27 November 2024 mendatang. Soal jaminan netralitas tersebut, pihaknya akan tegak lurus terhadap regulasi yang ada.

Apalagi kata Zudan, dirinya merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang membawahi 4,4 juta ASN. Sehingga memahami batasan – batasan ASN apabila terlibat politik praktis.

“Saya mengajak para ASN, terutama profesional, profesional itu bergerak pada makomnya, pada profesinya, profesi ASN itu melayani, menyelesaikan masalah. Kedua, netral itu tidak memihak dan tegak lurus kepada negara,” kata Zudan kepada wartawan usai silaturahmi dengan anggota legislatif DPRD Sulsel.