BONE, BERITA-SULSEL.COM — Gencar buat program pro rakyat, kali ini pemerintah bakal dirikan sekolah rakyat sebagai salah satu cara pengentasan kemiskinan. Tak terkecuali Kabupaten Bone, dibawah pimpinan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, rapat koordinasi digelar di ruang kerja Wabup, Selasa (8/4/25) dengan menghadirkan Kepala Dinas Sosial, Andi Mappangara, Kadis Pendidikan Bone, Andi Fajaruddin, Kadis DLH Bone, Dray Vibrianto, Kadis BMCKTR, Askar, Kadis Perkimtan Bone, Budiono, dan Kabid Aset Pemda Bone.

Rapat ini sebagai tindak lanjut surat Menteri Sosial Republik Indonesia dengan Nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tertanggal 11 Maret 2025, yang mengimbau partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat. Andi Mappangara menyampaikan bahwa saat ini hanya dua kabupatan di Sulawesi Selatan yang akan disurvei oleh tim dari Kementerian PU pada 11 April nanti.

“Harapan kami semoga lahan yang disiapkan pemda bone dapat diterima oleh tim kementerian PU karena dimana sekolah rakyat ini adalah salah satu cara bagaimana pemerintah kabupaten Bone bisa mengentaskan kemiskinan,” ungkapnya.

Sementara itu, Andi Akmal menyebut bahwa dalam rapat akan didiskusikan dan ditentukan lokasi yang sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat. Disampaikan pula, pemerintah pusat akan menanggung pembangunan gedung, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pendukung, salah satunya akses jalan.

Sekolah Rakyat ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 5 hektar dengan menyasar masyarakat miskin di Kabupaten Bone. Konsepnya berupa sekolah berasrama yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.

Lokasi potensial yang dipertimbangkan adalah di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yakni kawasan eks pembuangan sampah yang sudah tidak difungsikan lagi. Memiliki kapasitas hingga 600 siswa, sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti asrama dan area pelatihan. Pemerintah pusat juga direncanakan akan mengatur proses rekrutmen dan penggajian tenaga pendidik untuk mendukung kelangsungan sekolah ini.

“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, kami optimis dapat berpartisipasi dalam program ini,” ungkap Andi Akmal.

Program Sekolah Rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan utama menciptakan kawasan pendidikan terpadu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu. (eka)