JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi program wajib daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjadi kunci utama Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Tito menekankan bahwa strategi Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional harus disikapi serius oleh pemerintah daerah. Dengan dukungan anggaran besar untuk benih, bibit, pupuk, dan penguatan kelembagaan, ia menyebut ini sebagai momentum yang tidak boleh disia-siakan.

“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian yang telah mengumpulkan kita semua. Beliau tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan daerah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (22/9/2025).

Perubahan Paradigma dari Opsional ke Wajib

Menurut Tito, saat ini sektor pertanian masih dikategorikan sebagai urusan konkuren yang bersifat opsional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, program pertanian hanya bisa dijalankan jika daerah memiliki kapasitas yang memadai.

Oleh karena itu, Tito mengungkapkan bahwa paradigma ini perlu diubah. Ia mengusulkan revisi undang-undang agar pertanian sejajar dengan program wajib lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memprioritaskan pembangunan pertanian.

“Kita sedang mengupayakan jika bisa direvisi UU ini, yang pertanian dari opsional menjadi wajib. Negara kita berbasis agriculture tradisional, kita dorong menjadi industri,” jelasnya.

Industrialisasi Pertanian Kunci Daya Saing Global

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa hilirisasi atau industrialisasi pertanian adalah strategi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan mengolah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi produk bernilai tambah, Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi eksportir dominan di pasar global.

Sebagai contoh, ia menyebut Selandia Baru yang sukses menjadi negara makmur dengan mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan. Negara tersebut mampu mengolah produk turunan seperti susu dan keju hingga menjadi komoditas unggulan dunia.

Menurut Tito, jika pertanian benar-benar menjadi program wajib daerah, Indonesia bisa keluar dari middle income trap lebih cepat dari target 2045.

“Ini bisa mengangkat kita keluar dari jebakan negara kelas menengah, lebih cepat dari prediksi di 2045,” ujarnya.

Mentan Dorong Sinergi Pemerintah Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga mendorong sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat program hilirisasi komoditas perkebunan. Ia optimistis kejayaan perkebunan Indonesia dapat kembali diraih dengan kerja sama yang solid.

“Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun,” kata Amran. “Dukungan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa superpower,” tutupnya.