MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Makassar dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menunjukkan hasil signifikan, padahal tahun anggaran 2025 hanya menyisakan tiga bulan. Penyegaran jajaran direksi dan dewan pengawas yang dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dianggap belum membawa perubahan nyata di lapangan.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, menegaskan bahwa hingga kini belum ada indikator yang jelas untuk mengukur peningkatan kinerja BUMD pasca-pergantian manajemen.

“Belum ada tanda-tanda kinerja semakin membaik. Kalau kita mau mengukur kinerja hari ini, apa yang mau diukur? Belum ada,” tegas Hartono pada Kamis (30/10).

Politisi PKS ini menyampaikan, pergantian manajemen seharusnya menjadi momentum percepatan untuk menghasilkan peningkatan layanan publik dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sejumlah BUMD justru masih berkutat pada persoalan internal dan belum menghasilkan output terukur.

Sorotan pada PDAM dan PD Parkir

Salah satu sorotan utama Komisi B adalah PDAM Makassar. Meski sedang melakukan pembenahan sistem dan instalasi, perbaikan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai capaian kinerja.

“Kita mau tahu berapa hasil pekerjaanmu, berapa PAD yang dihasilkan, berapa sambungan baru. Sampai kemarin, kebocoran air masih bertahan di angka 50 persen,” ujar Hartono.

Selain itu, PD Parkir Makassar Raya juga disorot. Penerapan sistem digitalisasi perparkiran dianggap belum maksimal dalam memberikan hasil nyata.

“Digitalisasi perparkiran sudah mulai dilakukan, tapi kalau bicara hasil, sejauh ini belum. Kita berharap di sisa waktu tiga bulan terakhir ini mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik,” tambahnya.

DPRD memberi perhatian serius karena peran strategis BUMD dalam pembangunan dan keuangan daerah. Hartono menuntut agar setiap BUMD memiliki arah bisnis yang jelas dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Tuntutan Eksekusi di Tahun 2026

Komisi B berharap tahun 2025 dapat menjadi periode konsolidasi dan perencanaan bisnis yang matang. Pihaknya menekan jajaran direksi BUMD agar sudah mulai melaksanakan rencana tersebut pada tahun berikutnya.

“Saya sampaikan ke teman-teman di perusda, saya paham bahwa ini bisnis, dan perencanaan bisnis butuh proses. Tapi paling tidak, di tahun 2025 ini harus sudah ada starting point yang jelas untuk direalisasikan di 2026,” tuturnya.

Hartono menutup dengan harapan, di tahun 2026 perusahaan daerah tidak lagi berkutat pada analisis, melainkan sudah fokus pada eksekusi. “Tahun depan sudah harus eksekusi semua. Di situlah nanti kita bisa lihat kinerja nyata mereka,” tutupnya.