MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih predikat sangat baik dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI melalui laman resmi https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemprov Sulsel mencatatkan total nilai pembobotan 91,00, menempatkannya sebagai salah satu pemerintah daerah dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dinilai optimal dan akuntabel.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.

“Alhamdulillah, Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan meraih predikat sangat baik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI. Ini adalah hasil kerja bersama Biro PBJ dan seluruh OPD,” ujar Andi Sudirman, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, predikat sangat baik tersebut didasarkan pada tiga domain utama penilaian, yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pengadaan pemerintah daerah.

Ketiga domain tersebut meliputi pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengadaan barang/jasa, serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

“Ada tiga domain utama dalam predikat sangat baik, yakni pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan UKPBJ,” jelasnya.

Dari sisi implementasi sistem, Pemprov Sulsel dinilai telah mengoptimalkan penggunaan berbagai platform pengadaan elektronik seperti e-purchasing, e-kontrak, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), serta sistem pendukung lainnya secara konsisten dan terintegrasi.

Sementara itu, pada aspek SDM dan kelembagaan, Biro PBJ Pemprov Sulsel dinilai memiliki personel yang kompeten, profesional, serta didukung struktur kelembagaan yang matang dalam menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Ini berarti Biro PBJ dan OPD telah memanfaatkan sistem pengadaan secara optimal. Selain itu, kompetensi SDM pengadaan dan kelembagaan PBJ juga dinilai sangat baik,” tutup Andi Sudirman.

Pemprov Sulsel menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa guna mendukung transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pembangunan daerah di masa mendatang.