MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar reses kedua masa persidangan kedua Tahun Sidang 2025/2026 di Kecamatan Mariso, Jumat (13/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, legislator dari Fraksi Gerindra itu menyapa konstituen sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat di dua titik, yakni Jalan Rajawali I Lorong 13 A, Kelurahan Panambungan dan Jalan Cendrawasih Lorong 7, Kelurahan Mariso.

Mayoritas warga mempertanyakan bantuan sosial (bansos). Sejumlah warga mengaku tidak lagi menerima bantuan meski sebelumnya terdaftar, sementara lainnya merasa layak namun belum masuk daftar penerima.

Menanggapi hal tersebut, Budi menjelaskan persoalan bansos terjadi di sejumlah wilayah dan belakangan semakin kompleks akibat penerapan aturan desil terbaru.

Sekadar diketahui, desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan Kementerian Sosial untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.

“Aturannya sudah bergeser, informasinya kalau masuk desil 6 sudah tidak menerima bantuan. Ini yang perlu kita pastikan karena ada warga yang tiba-tiba tidak lagi dapat,” ujarnya.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar itu menilai bansos merupakan isu sensitif yang perlu ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Ia mendorong Dinas Sosial melakukan pemutakhiran dan pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran.

“Ini yang harus kita minta ke Dinas Sosial soal pembaruan data. Kalau bisa secepatnya dilakukan pendataan ulang,” tegasnya.

Selain itu, Budi juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait mekanisme dan indikator desil agar masyarakat memahami dasar penetapan penerima bantuan.

“Miris kalau ada warga tidak menerima bantuan karena perubahan desil, padahal kondisi ekonominya belum membaik. Kita harus duduk bersama mencari solusi,” tambahnya.

Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembenahan drainase yang dinilai menjadi penyebab genangan saat hujan. Budi menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum agar masuk dalam skala prioritas.

“Kita tampung semua aspirasi dan akan kami sampaikan ke instansi terkait. Semoga bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.