MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui program kerja yang lebih terukur. Ia menjadikan laporan hasil reses DPRD Kota Makassar sebagai pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif dan inklusif.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Sipakatau, Senin (20/4/2026). Munafri menyebut reses bukan sekadar rutinitas legislatif, melainkan instrumen vital untuk menyerap harapan warga secara langsung.

“Kami meyakini bahwa hasil reses merupakan pijakan strategis. Forum ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi seluruh warga Makassar,” ujar pria yang akrab disapa Appi tersebut.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Munafri menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat mencakup berbagai sektor dasar, mulai dari infrastruktur, layanan air bersih, hingga pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadikan hasil reses sebagai rujukan utama dalam menyusun program kerja.

Meskipun demikian, pemerintah tetap akan menyelaraskan masukan tersebut dengan kemampuan keuangan daerah. Pihaknya berkomitmen mengkaji setiap poin aspirasi dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kapasitas fiskal yang tersedia.

“Sinergi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif adalah kunci. Kita harus memperkuat koordinasi ini demi kemajuan Kota Makassar,” tambahnya di hadapan para anggota dewan.

Catatan Strategis untuk Evaluasi

Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut memberikan tanggapannya. Ia menilai hasil reses sebagai catatan strategis untuk menyempurnakan arah kebijakan pemerintah ke depan.

Aliyah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan merespons serius setiap kebutuhan riil yang ditemukan para anggota dewan di lapangan. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena berbasis pada data aspirasi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan warga. Hasil reses ini menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan prioritas pembangunan ke depan,” pungkas Aliyah.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, serta para kepala SKPD. Melalui forum ini, Pemkot Makassar optimis dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.