GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Gowa terus mencari terobosan untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Terkait hal tersebut, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menyambut baik skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi alternatif pembiayaan infrastruktur.

Sitti Husniah Talenrang menyampaikan pandangan tersebut usai menghadiri kegiatan Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur di Aula Rangkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (11/6/2026). Diskusi bertajuk “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah” ini mengupas tuntas keterlibatan swasta dalam pembangunan daerah.

Menurut Bupati Gowa, skema KPBU dapat menjadi penyelamat bagi pemerintah daerah dalam mempercepat berbagai sektor strategis. Khususnya, proyek-proyek infrastruktur yang selama ini tertunda akibat keterbatasan fiskal APBD.

“Kami sedang mengkaji skema ini untuk Kabupaten Gowa. Program ini sangat bagus karena membantu pemerintah daerah membangun wilayahnya masing-masing. Banyak kepala daerah tertarik karena anggaran APBD kita memang terbatas,” ungkap Husniah Talenrang.

Lebih lanjut, ia menilai kehadiran KPBU mampu menyukseskan berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Melalui skema ini, pemda tetap bisa menghadirkan fasilitas publik yang berkualitas tanpa harus membebani kas daerah secara berlebihan.

“Skema KPBU menjadi solusi konkret agar pembangunan infrastruktur seperti jembatan, drainase, dan fasilitas lainnya tetap berjalan lancar,” jelasnya.

Secara spesifik, Husniah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa menempatkan perbaikan jalan sebagai program prioritas utama. Oleh karena itu, ia menilai proyek jalan sangat potensial untuk mendapatkan dorongan pembiayaan dari skema KPBU tersebut.

Dukungan Kemenkeu dan Bank Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Posisi strategis wilayah ini sebagai pusat perdagangan dan logistik di Kawasan Timur Indonesia memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat.

“Infrastruktur adalah penggerak utama roda perekonomian. Oleh karena itu, KPBU hadir bukan lagi sebagai alternatif, melainkan strategi utama untuk mengundang investasi, inovasi, dan efisiensi dari sektor swasta,” kata Martha.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Investasi semacam ini terbukti mampu menciptakan nilai tambah serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Melalui kegiatan diseminasi ini, Rizki berharap jajaran pemerintah daerah dapat memperluas pemahaman mereka mengenai opsi pembiayaan non-APBD. Pada akhirnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemda, dan dunia usaha akan mempercepat transformasi ekonomi daerah secara merata.