JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Tepat pada Selasa (18/8/2026), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menggenapi dua tahun masa pengabdiannya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Momen bersejarah ini hadir sehari setelah bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI. Oleh karena itu, refleksi perjalanan Saujana Bhakti ini menjadi bukti nyata ketulusan, transformasi, dan kerja keras dalam melindungi kesehatan seluruh masyarakat.

Peringatan dua tahun kepemimpinan tersebut berlangsung bersamaan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM BPOM RI di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta. Selain dihadiri internal lembaga, acara ini turut disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Kehadiran kedua pejabat negara tersebut semakin memperkuat komitmen BPOM dalam mengakselerasi reformasi birokrasi dan membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas.

Dalam sesi pembukaan, Kepala Biro SDM BPOM Irwansyah menegaskan bahwa Rakornas SDM merupakan pijakan strategis untuk mempercepat modernisasi aparatur. Menurutnya, BPOM membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teknis, tetapi juga lincah mengadopsi teknologi digital. Sebab, pengembangan talenta masa depan wajib berdiri di atas data yang terukur dan terintegrasi.

Sebagai langkah konkret, BPOM resmi meluncurkan empat aplikasi digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan manajemen kinerja. Keempat inovasi tersebut meliputi:

• MENTARI (Manajemen Talenta Terintegrasi),

• KIRA AI (Knowledge & Information Resource Assistant),

• SIMAKIN (Sistem Informasi Manajemen Kinerja Individu), dan

• KARFIS (Karir Fungsional Information System).

Sistem KIRA AI, misalnya, bertindak sebagai asisten pintar yang mempermudah pegawai mengakses informasi pengelolaan SDM secara cepat. Sementara itu, SIMAKIN dan KARFIS mengawal penilaian kinerja serta jenjang karier pegawai secara objektif dan transparan.

Selama dua tahun menakhodai BPOM, Prof. Taruna Ikrar terus mendorong lembaga ini agar lebih responsif terhadap arus pesat bioteknologi, precision medicine, serta digitalisasi industri farmasi.

Hasilnya sangat membanggakan. Salah satu pencapaian puncak BPOM yakni keberhasilan meraih predikat WHO Listed Authority (WLA). Capaian level dunia ini menjadi kado indah bagi Kemerdekaan ke-81 RI sekaligus menempatkan sistem regulasi obat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju.

Namun demikian, pengakuan internasional tersebut tetap berakar kuat pada akuntabilitas dalam negeri. BPOM berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 kali berturut-turut. Hasil ini membuktikan bahwa manajemen keuangan lembaga selalu berjalan transparan dan patuh pada aturan hukum.

Di tingkat tapak, Taruna Ikrar menggerakkan 77 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. Seluruh jajaran aktif mengawal keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendampingi UMKM lokal, serta memproteksi warga dari bahaya obat dan kosmetik ilegal.

Di sisi lain, ia gencar merangkul kolaborasi Academic, Business, Government (ABG) agar riset keanekaragaman hayati Indonesia tidak berhenti di laboratorium, melainkan sukses menjadi produk obat herbal bernilai tinggi.

Pada akhirnya, masa dua tahun kepemimpinan Taruna Ikrar memberikan teladan tentang arti pengabdian sesungguhnya. Lewat kepemimpinan yang membumi dan inovasi digital yang melompat jauh ke depan, BPOM tidak hanya semakin dipercaya oleh rakyat Indonesia, tetapi juga kian diperhitungkan di panggung dunia.