BONE, BERITA-SULSEL.COM — Buntut demo di Kantor Bupati Bone, Jumat (11/6/21), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) desak DPRD Bone buka ruang untuk RDPU terkait dana pinjaman PEN daerah senilai Rp300 miliar, yang diperkirakan akan cair dalam dekat.

“Kami minta untuk dilaksanakan RDPU, maka dari itu kami melaksanakan aksi demonstrasi sebelum dana ini cair, kalau Pemkab memang mau dan sepakat membatalkan dana PEN ini, itu bisa”, tegas Muhammad Nurwan Tifta, Ketua Cabang PMII Bone.

Nurwan mengambil perbandingan dengan Kabupaten Pinrang yang menolak dan membatalkan dana PEN setelah mengetahui adanya bunga yang harus dibayar setiap tahun.

Baca Juga :

Kadin Bone Diperebutkan 5 Calon, Rp100 Juta Jadi Syarat 

Hina Bupati Bone, Pemilik Akun Putu Begadang Dijerat Pasal Berlapis

Lepas Perwakilan Bone Bertarung di STQH XXXII, Andi Fahsar : Tetap Terapkan Protokol Covid-19

Fahsar Ingin Bupati Bone dari Golkar, Taufan Pawe: Andi Rio dan Putra Mahkota Berpeluang

“Kalau Bone mau juga bisa, hanya saja itu sulit dilaksanakan karena memang dana PEN ini terkesan dipaksakan tanpa pertimbangan yang matang, kami curiga bahwa antara Pemda dan DPRD ada kongkalikong, maka dari itu kami pun tetap konsisten untuk terus berusaha bagaimana dana PEN ini bisa dibatalkan”, lanjut Nurwan.

Dengan RDPU, Nurwan berharap terbuka ruang mempertemukan semua pihak, seperti akademisi, ahli ekonomi, tokoh pemuda dan pihak berkompeten lainnya. Pertemuan itu diharap bisa jadi ruang untuk mengkaji secara baik serta mempertimbangkan maslahat dan mudhorat pinjaman PEN bagi Bone.

“Kami menduga pemerintah kabupaten Bone melakukan hal tersebut bukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Bone, namun kepentingan fee semata”, geram Nurwan.

Dalam aksi tadi, Nurwan juga menyayangkan sikap Asisten III Pemkab Bone yang meninggalkan massa aksi sebelum ada kesimpulan dan tindak lanjut tuntutan mahasiswa. PMII memberi waktu 5×24 jam kepada DPRD Bone untuk menggelar RDPU, jika tidak dipenuhi maka PMII akan kembali turun ke jalan dan membuat aksi mosi tidak percaya terhadap DPRD Bone.

“Kami beri penegasan kepada Ketua DPRD bahwa dalam waktu 5X24 jam tidak ada konfirmasi melaksanakan RDPU, maka kami akan kembali melaksanakan aksi susulan dengan tuntutan MOSI tidak percaya kepada DPRD yang tidak bertanggungjawab dan terkesan menghindar dari resiko”, tutupnya.

Menyikapi aksi demo PMII terkait dana pinjaman PEN daerah, Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, yang dikonfirmasi via percakapan WhatsApp, hanya menjawab singkat.

“Bukan menolak, mekanisme penerimaan aspirasi, seluruh aspirasi kami terima untuk melihat ataupun dibicarakan seperti apa tindak lanjutnya”, singkatnya. (eka)