MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) masih cukup tinggi. Namun, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen menurunkan kasus stunting dengan berbagai program. Sebab, pencegahan stunting merupakan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.plg kepada berita-sulsel.com setelah melakukan Dialog Interaktif dengan tema “Gizi dan Pencegahan Stunting” di Hotel Grand Town, Kamis, 17 April 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan NICEF dan Jenewa Institute Bersama pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan puluhan jurnalis dari berbagai media di Kota Makassar.

Kegiatan ini juga didukung Tanoto Foundation untuk mendorong sinergitas media beserta pemerintah dan lembaga mitra pembangunan dalam upaya, pencegahan dan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.

Setiawan Aswad mengatakan, komitmen Pemeritah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman bersama Fatmawati Rusdi untuk menurunkan angka stunting masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPJMD lima tahun ke depan.

Guna memperluas intervensi gizi dan kesehatan, pemerintah melibatkan semua pihak, termasuk sektor swasta. “Arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bahwa pencegahan dan penurunan angka stunting menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Saat ini, kata Setiawan, Provinsi Sulawesi Selatan menurut data SSGI 2024 angka stunting turun hingga 4 persen lebih, dari angka 27,4 persen menjadi 23,3 persen.

“Kita berharap pada 2045 visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud yakni Menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dengan angka stunting hanya 6,1 persen,” ujarnya.

Guna mencapai hal tersebut, jelas Setiawan, pihaknya terus berkoordinasi dengan memantau pelaksanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan serapan anggaran.

“Tak hanya itu, Bappelitbangda, sebagai koordinator Aksi Konvergensi OPD Pemprov Sulsel juga melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program di semua kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenewa Surahmansah Said mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan pihaknya bertujuan membangun kolaborasi strategis bersama pemerintah, media serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat penurunan angka stunting.

“Melalui dialog interaktif ini, kami mendorong partisipasi aktif media dalam penyebarluasan informasi mengenai stunting. Termasuk menyelaraskan persepsi soal isu giz yang berkaitan dengan stunting,” ujarnya.

Berdasarakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, jelas Surahmansah, 21,5% balita masih mengalami stunting dan Provinsi Sulawesi Selatan masuk 10 besar dengan persentase 27,4%.

Tingginya angka stunting di Indonesia, Surahmansa, dipengaruhi oleh kebijakan yang belum konvergen terhadap program pencegahan stunting. Termasuk perubahan perilaku masayarakat serta layanan kesehatan yang belum memenuhi standar.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, M Ishaq Iskandar mengatakan, setiap aktivitas manusia ada kaitannya dengan Kesehatan, termasuk stunting.

Kata dia, mencukupi kebutuhan gizi anak merupakan langkah mendasar dalam mencegah stunting. “Pola dan gaya hidup merupakan cara paling sederhana untuk mencegah dan menurunkan stunting,” ujarnya singkat.

Kata Ishaq, kasus stunting tak selamanya ada pada masyarakat ekonomi kecil. Ada beberapa kasus, anak yang mengalami stunting berada pada warga yang tergolong menengah.

“Kenapa kasus stunting ditemukan pada warga dengan ekonomi menengah? apakah mereka tidak memberi anak mereka manakan? ternyata tidak. Anak mengalami stunting karena orang tuanya tidak memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Bahkan pola hidup mereka sehat kadang tidak sehat,” jelasnya.

Dalam kasus seperti ini, jelas Ishaq, dibutuhkan penanganan khusus, memberikan pesan agar perilaku masyaraka bisa berubah. (*)