MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Kepala Dinas P3A dan DALDUK KB Sulsel, Andi Mirna, menegaskan pentingnya pelaporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai instrumen utama dalam memastikan keberlangsungan program dan efektivitas intervensi di lapangan.

Disampaikan Andi Mirna saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi TPPS Tingkat Kota Makassar 2025, di Ballroom Gedung Government Center (GMC), Jl Slamet Riyadi, Kota Makassar.

“Pelaporan TPPS bukan sekadar kewajiban administratif. Tanpa laporan akurat dan tepat waktu, kita tidak bisa melihat di mana intervensi berhasil dan di mana perlu diperbaiki,” ujar Andi Mirna.

Ia menjelaskan, data dari laporan TPPS menjadi rujukan penting dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Karena itu, ia mendorong seluruh pihak terlibat untuk konsisten dalam menyusun laporan secara berkala dan menyeluruh.

Diketahui, kegiatan ini dibuka Kepala DPPKB Makassar Andi Irwan Bangsawan.

Rapat dihadiri Kepala Bidang DPPKB Makassar, perwakilan SKPD terkait, para camat atau mewakili, Kepala UPT KB se-Kota Makassar, serta seluruh penyuluh KB.

Dalam sambutannya, Irwan Bangsawan menekankan pentingnya konvergensi dan integrasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

Ia menyatakan upaya ini harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi program.

“Program percepatan penurunan stunting ini bersifat multisektoral. Oleh karena itu, koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama dari seluruh tingkatan mulai dari kota hingga RT/RW sangat diperlukan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi capaian Makassar, berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 25,6 persen pada 2023 menjadi 22,9 persen pada 2024.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa tantangan masih besar karena target RPJMD adalah menurunkan angka tersebut hingga 18 persen.(*)