MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar didesak segera menyelesaikan 1.887 rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Anggota DPRD Kota Makassar, Jufri Pabe, menilai tumpukan temuan ini menunjukkan lambatnya pemerintah dalam menjalankan akuntabilitas publik.

“Dari total 1.887 rekomendasi, 1.845 di antaranya adalah temuan lama yang belum ditindaklanjuti,” kata Jufri pada Rabu (3/7). “Ini cerminan kegagalan sistemik, jangan sampai menjadi tradisi.”

Menurut Jufri, BPK dalam audit awal Januari 2025 menemukan 42 temuan baru yang meliputi piutang PAD tidak tertagih, lemahnya pengawasan proyek, dan masalah legalitas aset daerah. “Masalahnya ada di PAD, proyek, aset, kas daerah, dan SDM keuangan. Kita butuh aksi, bukan sekadar klarifikasi,” tegasnya.

Serapan Belanja Modal Terlalu Rendah

Meskipun laporan realisasi anggaran 2024 menunjukkan penyerapan belanja daerah sebesar 80,67%, Jufri menilai angka ini bersifat semu. Pasalnya, serapan tinggi hanya terjadi pada belanja rutin, seperti belanja pegawai (91,97%) dan belanja barang/jasa (87,85%).

“Yang jalan hanya urusan rutin,” ungkap Jufri. “Sementara belanja modal hanya 54,10%, sekitar Rp735 miliar dari Rp1,36 triliun yang dianggarkan.”

Angka ini, menurut Jufri, menandakan kegagalan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan fisik. “Kalau belanja modal hanya separuh, itu artinya pembangunan setengah hati. Warga butuh jalan, sekolah, puskesmas, dan drainase yang selesai, bukan sekadar rapat,” ujarnya.

Sorotan Khusus pada Proyek Pendidikan

Jufri menyoroti rendahnya serapan anggaran belanja modal ini terhadap dunia pendidikan. Ia mempertanyakan transparansi Dinas Pendidikan mengenai realisasi pembangunan atau rehabilitasi sekolah yang sangat mendesak.

“Kami belum menerima data berapa gedung sekolah yang dibangun atau direhab,” kata Jufri. Ia menambahkan, DPRD akan menggelar rapat evaluasi terbuka untuk mengungkap proyek pendidikan yang mangkrak di tahun 2024.

Selain itu, Jufri mendesak Pemkot Makassar untuk merilis daftar temuan BPK yang belum selesai, lengkap dengan status dan kendalanya. Ia juga menyarankan pelibatan masyarakat, terutama orang tua siswa, dalam pengawasan proyek pembangunan sekolah.

“Kita butuh jaminan mutu, bukan janji,” tutup Jufri. “Audit bukan formalitas. Kalau tiap tahun melihat cermin yang sama tapi tidak membersihkan noda, artinya bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Dan itu harus kita ubah.”