MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp502 miliar mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera mengambil langkah strategis dengan melakukan lobi intensif ke Jakarta untuk meminimalkan dampak pemangkasan terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar, menilai pemotongan dana transfer pusat ini akan langsung menghantam sektor infrastruktur dan program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi aktif ke kementerian terkait.

“Kalau pemotongan dana transfer ini masih bisa dilobi, maka harus dilobi. Pemkot harus serius datang ke pusat, cari jalan agar ada solusi,” ujar Azwar, Kamis (23/10).

Azwar berpandangan, posisi strategis Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur seharusnya menjadi pertimbangan pusat untuk memberikan diskresi fiskal khusus. Ia mengingatkan, jika lobi gagal, Pemkot wajib menyusun ulang strategi keuangan dengan cermat agar kerugian tidak ditanggung masyarakat.

Efisiensi Sudah Dilakukan Pemkot

Jauh sebelum desakan DPRD, Pemkot Makassar melalui Badan Keuangan dan Aset (BKA) telah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp502 miliar.

Kepala BKA Kota Makassar, Muh Dahlan, menjelaskan efisiensi ini merupakan penyesuaian fiskal setelah pengurangan dana transfer dari pusat.

“Efisiensi anggaran dilakukan sekitar Rp502 miliar. Kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak dianggap prioritas sementara akan dihentikan atau dihapus. Hanya program prioritas Wali Kota yang tidak kami sentuh,” kata Dahlan, Senin (13/10).

Menurut Dahlan, pengurangan anggaran dilakukan pada sejumlah pos belanja, termasuk perjalanan dinas, makan minum, serta sebagian belanja modal dan infrastruktur. Pemkot kini memfokuskan anggaran pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sembari mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menggenjot penerimaan pajak dan retribusi guna menambal selisih pendapatan.

DPRD Kawal Penyesuaian Anggaran

Di sisi lain, Azwar menyoroti belum adanya laporan resmi dari Pemkot terkait program mana saja yang akan diefisiensikan. Ia menegaskan, DPRD akan mengawal ketat proses penyesuaian ini.

“Nanti dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), teman-teman akan melihat secara detail bagaimana dampak pemotongan ini dan apa langkah penyesuaian yang dilakukan Pemkot,” jelasnya.

Ia berharap Pemkot bergerak cepat agar efisiensi tidak mengganggu proyek infrastruktur dan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebersihan kota.