MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Gowa resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan dokumen penting ini berlangsung di Kantor BPK Sulsel, Makassar, Senin (30/3/2026).

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan. Melalui pelaporan yang akuntabel, ia optimistis Kabupaten Gowa mampu mempertahankan prestasi di bidang keuangan.

“Hari ini Kabupaten Gowa bersama tujuh daerah lainnya menyerahkan LKPD 2025. Kami berharap Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut,” ungkap Sitti Husniah.

Selanjutnya, Bupati Gowa meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersikap responsif selama proses audit berlangsung. Menurutnya, kerja sama yang baik dalam menyediakan data akan memudahkan tim pemeriksa BPK bekerja secara maksimal.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun laporan tersebut dengan saksama. Ia menambahkan bahwa tim BPK dijadwalkan memulai pemeriksaan terinci di lapangan pada 6 April mendatang.

“Kami sangat berharap dukungan penuh dari seluruh SKPD terkait agar dokumen yang tim pemeriksa butuhkan dapat segera terpenuhi tepat waktu,” jelas Syahrul.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan laporan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak BPK memiliki waktu 60 hari untuk melakukan pemeriksaan mendalam sebelum mengeluarkan opini final.

“Hasil pemeriksaan ini nantinya menjadi dasar pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pemeriksa dan pemerintah daerah sangatlah krusial,” tegas Winner.

Penyerahan LKPD ini juga diikuti oleh tujuh daerah lain di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Sidrap, Soppeng, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bone, dan Kota Palopo. Pemerintah berharap sinergi ini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.