MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Keputusan monumental kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara menjadi pilar utama berdirinya Republik Indonesia. Para raja dan sultan secara sukarela meleburkan kedaulatan wilayah mereka demi persatuan nasional pasca-Proklamasi 1945. Meskipun demikian, proses konsolidasi ketatanegaraan tersebut masih menyisakan catatan kritis terkait janji sejarah yang menggantung hingga kini.

Ketua Lembaga Adat Pasukan To Manurung, Ryan Latief La Kaseng, menegaskan kembali kebesaran hati para pemimpin adat masa lalu. Presiden Soekarno menggelar safari kebangsaan dari Aceh hingga wilayah timur Indonesia untuk merajut kesepahaman moral pembangunan negara.

“Pengorbanan kerajaan-kerajaan Nusantara sangat nyata. Mereka menyerahkan wilayah, harta, dan kedaulatannya demi naungan NKRI. Salah satu janji historis yang tercatat adalah pengakuan status keistimewaan dan otonomi bagi Kedatuan Luwu di Sulawesi Selatan, sebagaimana halnya penghormatan atas peran strategis masyarakat Aceh,” ujar Ryan Latief.

Oleh karena itu, dinamika politik nasional yang berkembang seiring waktu mencerminkan ketidakselarasan antara pengorbanan masa lalu dan realitas hukum saat ini. Pemerintah pusat belum mewujudkan penataan status serta perhatian khusus terhadap entitas kerajaan adat secara utuh.

Sebagai dampaknya, Ryan Latief mengingatkan bahwa pembiaraan terhadap komitmen masa lalu berpotensi memicu kekecewaan mendalam di tingkat akar rumput.

“Kita harus ingat bahwa fondasi dasar negara ini adalah kerajaan Nusantara. Jangan sampai kekecewaan yang tertimbun lama mendorong daerah-daerah untuk merenungkan kembali jati diri historisnya dan merindukan bentuk negara kerajaan masing-masing. Ini adalah tanggung jawab moral lintas generasi,” tegasnya.

Selanjutnya, masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia menjadi momentum emas untuk mengoreksi arah sejarah bangsa. Ryan Latief mengajak pemerintah pusat menengok kembali rekam jejak diplomasi para pendiri bangsa. Pemerintah perlu memberikan langkah konkret bagi keberlangsungan kerajaan dan kesultanan adat di seluruh Indonesia.

Pada akhirnya, penunaian janji historis kepada Kedatuan Luwu serta seluruh entitas adat Nusantara bukan sekadar pembagian wewenang politik. Langkah strategis ini menjadi kunci utama dalam menegakkan keadilan sosial, merawat memori kolektif bangsa, sekaligus memperkokoh pilar persatuan NKRI.