MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.

Ketua Fraksi Gerindra, Fadel Muhammad Tauphan Anshar, membacakan secara langsung ketegasan sikap politik partai besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Makassar, Kamis (5/11/2026).

Fraksi Gerindra membongkar kejanggalan dalam alokasi anggaran sektor pangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel justru memangkas pagu anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan hingga Rp70,164 miliar.

Padahal, Pemprov Sulsel mengusung hilirisasi pertanian dan swasembada pangan sebagai agenda prioritas. Anggaran sektor vital tersebut merosot tajam dari Rp319,280 miliar pada Rancangan PPAS menjadi hanya Rp249,116 miliar dalam RAPBD 2027.

“Kami meminta penjelasan konkret dari Gubernur. Kebijakan penurunan anggaran ini sangat bertolak belakang dengan target peningkatan produktivitas, hilirisasi, serta kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan,” tegas Fadel Tauphan Anshar.

Selain masalah pertanian, Gerindra menuntut Pemprov Sulsel menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto. Pemprov harus merealisasikan dukungan konkret pada program penguatan gizi anak, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Gerindra juga membedah postur RAPBD Sulsel 2027 yang memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp10,890 triliun dan belanja daerah senilai Rp10,751 triliun.

Fadel mempertanyakan dasar penetapan target pajak daerah yang mencapai Rp5,409 triliun. Pihaknya mengingatkan agar Pemprov tidak membebani masyarakat demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan tajam lain tertuju pada proyek tahun jamak (multiyears) yang menyedot dana hingga Rp1,253 triliun pada 2027 dan Rp3,734 triliun pada 2028. Gerindra mendesak Pemprov memaparkan kalkulasi kemampuan fiskal daerah agar beban proyek tersebut tidak mengorbankan belanja pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Gerindra juga meminta transparansi alokasi belanja hibah senilai Rp191,840 miliar dan subsidi sebesar Rp113,017 miliar. Mereka secara khusus mempertanyakan peruntukan subsidi senilai Rp74 miliar yang mengendap pada alokasi Sekretariat Daerah.

Meskipun memberikan sederet catatan tajam, Fraksi Gerindra menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 ke tahap berikutnya. Namun, mereka menyaratkan Pemprov Sulsel menjawab seluruh poin pertanyaan secara terbuka dan berbasis data akurat.

Fadel menutup pandangan umum fraksi dengan sebuah pantun manis yang menegaskan komitmen pengawasan partai: “Ke CPI melihat pelangi, Singgah sebentar di Losari; Gerindra berjuang sepenuh hati, Bersama rakyat membangun Sulsel damai.”