MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Juru bicara Fraksi PPP, Salman Alfariz Karsa , membacakan dokumen penting tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Makassar, Kamis (5/11/2026).

Fraksi PPP menilai bahwa dokumen APBD harus merepresentasikan kebutuhan riil di lapangan serta dikelola secara profesional dan transparan. Oleh sebab itu, Fraksi PPP memaparkan delapan poin catatan strategis guna mengoptimalkan arah pembangunan daerah.

Pertama, terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PPP mencatat target PAD 2027 direncanakan mencapai Rp6,82 triliun lebih. Kontribusi terbesar dari angka tersebut bersumber dari sektor pajak daerah sebesar Rp5,40 triliun lebih. Meskipun mendukung penguatan keuangan daerah, PPP mengingatkan pemerintah agar memperluas basis penerimaan tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kedua, sektor pendidikan mendapat perhatian besar dengan alokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp3,34 triliun lebih. Fraksi PPP berharap anggaran tersebut mampu memperbaiki sarana prasarana sekolah dan meratakan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, PPP menuntut kepastian status serta kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan tenaga honorer.

Ketiga, dalam bidang kesehatan, alokasi belanja daerah menyentuh angka Rp1,04 triliun lebih dengan porsi Dinas Kesehatan sebesar Rp680,46 miliar. Fraksi PPP mendesak pemerintah agar memaksimalkan fasilitas Puskesmas, ketersediaan obat, serta mutu tenaga medis, khususnya bagi warga di pulau-pulau dan wilayah terluar.

Keempat, sektor infrastruktur dialokasikan melalui belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp1,78 triliun lebih. PPP menekankan agar pengerjaan infrastruktur berjalan tepat waktu dengan kualitas terbaik demi mendongkrak konektivitas antarwilayah.

Kelima, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menerima alokasi sebesar Rp298,86 miliar. Fraksi PPP berharap program tersebut menjawab kebutuhan riil petani serta nelayan, mulai dari ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, hingga penguatan pemasaran hasil produksi.

Keenam, bidang koperasi dan UMKM mendapat porsi anggaran sebesar Rp18,22 miliar. PPP mendorong pemerintah memperkuat pelatihan, kemudahan perizinan, serta akses pemasaran agar UMKM lokal mampu membuka lapangan kerja baru.

Ketujuh, Fraksi PPP meminta pemerintah terus memberikan dukungan proporsional terhadap pembinaan keagamaan, rumah ibadah, pondok pesantren, hingga guru mengaji. Nilai kearifan lokal seperti semangat Sipakainge atau saling mengingatkan dalam kebaikan harus dirawat untuk menjaga keharmonisan sosial.

Kedelapan, Fraksi PPP menyoroti keseimbangan postur pendapatan sebesar Rp10,88 triliun lebih dan belanja sebesar Rp10,75 triliun lebih. Pemerintah daerah wajib menjamin pemerataan anggaran agar kabupaten dan kota, terutama wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, menikmati hasil pembangunan secara adil.

Sebagai penutup, Fraksi PPP menyatakan dukungannya agar Ranperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Namun demikian, PPP menegaskan bahwa seluruh program anggaran harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.