MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengambil langkah progresif. Sembilan fraksi DPRD Sulsel resmi menerima jawaban pemerintah sekaligus menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan penting ini lahir setelah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan jawaban resmi Gubernur Sulsel atas pemandangan umum seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel. Acara tersebut berlangsung di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (6/11/2026).

Selanjutnya, Fatmawati menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai masukan, pertanyaan, serta catatan kritis dari fraksi-fraksi dewan. Ia mengharapkan proses pembahasan RAPBD 2027 berjalan secara konstruktif dengan mengedepankan semangat kemitraan yang kuat.

“Kami berharap agar proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, mengedepankan semangat kemitraan serta menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujar Fatmawati dengan tegas.

Dari sisi pendapatan, pemerintah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel pada 2027 menyentuh angka Rp6,826 triliun. Angka ini mencatatkan kenaikan sekitar Rp200 miliar atau 3 persen jika membandingkannya dengan target tahun 2026 yang berada pada kisaran Rp6,6 triliun.

Lebih lanjut, empat sektor pajak daerah mendominasi kontribusi PAD tahun depan. Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang Rp1,831 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyumbang Rp997,97 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyumbang Rp1,457 triliun, serta Pajak Air Permukaan menyumbang Rp281,28 miliar. Keempat sektor ini memegang andil sebesar Rp4,568 triliun atau sekitar 66,92 persen dari total PAD 2027.

Guna mencapai target ambisius tersebut, Pemprov Sulsel mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan administrasi perpajakan, serta perluasan pembayaran nontunai.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pemerintah mengarahkan porsi anggaran secara masif untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Pada tahap pertama program pembangunan multiyears, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun khusus untuk pembangunan jalan. Selain itu, pemerintah menggelontorkan Rp220 miliar untuk jaringan irigasi serta Rp124 miliar guna melanjutkan pembangunan rumah sakit regional.

Tidak berhenti sampai di situ, Pemprov Sulsel menyiapkan alokasi sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua pada tahun 2027. Secara keseluruhan, belanja modal untuk infrastruktur jalan dan jaringan irigasi dalam RAPBD 2027 mencapai Rp1,782 triliun.

Penanganan jalan provinsi akan memprioritaskan ruas-ruas vital yang memiliki volume lalu lintas harian tinggi. Pemerintah juga menyasar akses menuju sentra pangan, pasar, konektivitas pelabuhan, antarkawasan, hingga wilayah yang masih terisolasi.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah memprioritaskan sektor pelayanan dasar secara proporsional. Urusan pendidikan memperoleh alokasi anggaran melampaui Rp3,3 triliun, sedangkan urusan kesehatan mendapatkan alokasi melampaui Rp1 triliun.

Anggaran pendidikan membiayai pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, serta perluasan akses pendidikan menengah. Di sisi lain, anggaran kesehatan membiayai peningkatan kualitas rumah sakit daerah, pemenuhan tenaga medis, ketersediaan obat, serta perluasan jangkauan layanan kesehatan masyarakat.

Melalui alokasi anggaran yang terarah ini, Pemprov Sulsel berkomitmen menghadirkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.