MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Hasanuddin Leo, menyoroti kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Salah satunya terkait gaji pegawai BPJS Kesehatan Kota Makassar diperkirakan mencapai angka 7,6 Milyar pertahunnya. Angka ini dinilainya sangat tinggi karena diluar dari biaya operasional.

Untuk itu, Hasanuddin Leo berharap Pemkot Makassar melakukan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan.

“Jangan-jangan iuran peserta BPJS hanya diperuntuhkan untuk gaji pegawai saja,” ujarnya saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (23/11/2017).

“Kesimpulannya lembaga ini hanya memakmurkan pegawainya bukan menyehatkan pasien,” jelas legislator PAN ini.

Hasanuddin Leo, juga menyayangkan, BPJS Kota Makassar yang tidak menunaikan kewajibannya yakni menyetor retribusi dana klaim ke sejumlah Rumah Sakit di Kota Makassar beberapa bulan terakhir ini.

“Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluh pelayanan dan fasilitas rumah sakit, ini karena retribusi BPJS ke RS yang mandek,” jelasnya.

Dirinya juga berharap, permasalahan seperti ini menjadi catatan penting Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Danny Pomanto, agar bisa secepatnya memberikan tindakan tegas kepada pihak BPJS Kesehatan.

“Ini harus ditindaki, kalau perlu tahun depan hilangkan saja penggunaan kartu BPJS Kesehatan diseluruh RS Kota Makassar,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kota Makassar, Saiyed AG enggan memberikan keterangan terkait gaji pegawainya.

“Soal gaji saya tidak bisa informasikan, karena kami memiliki kode etik tersendiri,” ujarnya saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (22/11/2017).

“Intinya gaji pegawai BPJS Kesehatan diatas Upah Minimum Regional,” tambah Saiyed.