MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Polemik kepemilikan tanah proyek reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) masih mengundang kontroversi dikalangan masyarakat kota Makassar.

Tak hanya masyarakat sekitar pesisir pantai, hal ini juga mengundang respon keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar.

Abdul Wahab Tahir contohnya, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini sangat menyayangkan proses berjalannya proyek CPI ini karena sampai melanggar aturan, salah satunya mencaplok tanah warga sekitar.

Ia mengatakan, Rabu (24/1/2018) kemarin beberapa warga kembali mendatangi Komisi A DPRD Kota Makassar mengeluhkan perosalan tanah mereka yang dicaplok.

Beberapa diantara mereka mengatakan tanahnya yang diambil oleh pihak CPI dijanjikan akan dibayarkan tapi nyatanya sampai sekarang belum juga ditunaikan.

“Sebenarnya, pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang adalah, mengapa harus ada reklamasi ? proyek reklamasi ini untuk apa dan untuk siapa ?,” ujar Wahab Tahir kepada berita-sulsel.com, Jumat (26/1/2018).

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD kota Makassar ini mengatakan, reklamasi memang dilakukan hampir di semua belahan dunia, tapi itu dilakukan karena pertimbangan ruang daratan yang sudah sangat kurang sehingga solusi reklamasi dianggap sangat solutif.

“Beda dengan kota Makassar. Kita masih sangat banyak mempunyai ruang darat. Jadi pemanfaatan reklamasi sebagai upaya menambah ruang darat saya rasa itu keliru,” ungkapnya.

“Reklamasi itu tidak ada gunanya, kenapa ngotot sekali mau reklamasi,” pungkasnya.

Penulis: Taufiq Quridatullah