MAKKAH, BERITA-SULSEL.COM – Calon jamaah haji Indonesia sebaiknya tidak nekat menggunakan jalur-jalur tak resmi untuk berangkat ke tanah suci, lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

“Beberapa tahun lalu, banyak ditemukan jamaah nonkuota tidak memiliki tempat tinggal, baik di Makkah, Madinah, atau Armina. Sehingga mereka ada sebagian yang masuk ke tenda-tenda jamaah haji reguler atau khusus,” ujar Kepala Daker Makkah Arsyad Hidayatsaat ditanya soal risiko berhaji melalui jalur tidak resmi, Selasa (23/8/2016) waktu Arab Saudi.

Arsyad lantas membuka kisah saat bertugas di Madinah tujuh tahun lalu. Dirinya menemukan jamaah haji nonkuota yang tertahan di terminal hijrah karena tidak ada akomodasi yang akan mereka tempati di Madinah. “Pihak di terminal hijrah tidak memberikan izin masuk, kecuali sudah ada kontrak yang mengatakan bahwa jamaah tersebut punya tempat tinggal,” ujarnya.

Dia sendiri merasa keberatan dengan adanya haji nonkuota, terlebih jika itu nyata mengganggu jamaah lainnya, baik reguler maupun khusus. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa haji nonkuota sering masuk atau menumpang pada jamaah haji reguler dan haji khusus.

Penerapan sistem e-Hajj sejak dua tahun terakhir dinilai efektif dalam menekan keberadaan haji nonkuota. Sebab, lanjut Arsyad, e-Hajj sangat memperketat penerbitan visa karena mensyaratkan adanya kepastian kontrak akomodasi, transportasi, dan katering selama di Arab Saudi.

“Kontrak itu, tidak hanya manual, tapi kontrak elektronik yang harus mendapat persetujuan dari Kementerian Haji. Dari kontrak elektronik itu, kita bisa meng-entry nama untuk proses penerbitan visa. Tanpa kontrak elektronik, pihak Arab Saudi tidak akan membuka akses untuk mengirim nama,” ujarnya.

“Dengan adanya kontrak, seluruh pelayanan yang akan diberikan kepada jamaah selama di Arab Saudi itu sudah siap dari awal. Kalau itu tidak ada, maka tidak bisa dapat visa,” terangnya.

Arsyad optimistis sistem visa yang diterapkan dalam e-Hajj ini akan memperkecil peluang orang yang tidak mempunyai kesiapan kontrak dengen penyedia katering, transportasi, dan akomodasi, untuk bisa masuk ke Arab Saudi pada musim haji. “Di Jakarta-nya sudah terstop, karena mereka yang mendapatkan visa adalah mereka yang sudah menyelesaikan pelayanan-pelayanan kontrak yang akan diberikan di Arab Saudi,” tandasnya.