BONE, BERITA-SULSEL.COM – Terkuaknya aliran dana hibah yang mengalir ke kantong sejumlah LSM dan media lokal melalui akun facebook sempat mencengangkan dan menuai kontroversi. Pasalnya aliran dana hibah tersebut diketahui tidak transparan karena tidak jelas program apa saja yang diusulkan untuk memperoleh dana hibah.

Salah seorang penasehat hukum Makassar, Multazan Haseng yang ditemui di Cafe 86, Jalan Merdeka Kelurahan Manurungnge Kabupaten Bone, Minggu (9/4/17), mengatakan bahwa untuk mendapatkan dana harus terdaftar di Kesbangpol dan harus jelas program kerjanya.

Baca Juga : Yummy…Telur Asin Rasa Jahe Ala Dinas Peternakan Bone

“Pertanyaannya apakah pihak kesbangpol sudah melakukan verifikasi ke semua penerima dana hibah ini. Kebijakan penuh itu ada di kesbangpol jadi kalau mereka punya program jelas ya bisa saja diberi dana hibah termasuk media” jelas Multazan.

Terkait nominal dana hibah yang diperoleh menurut Multazan itu harus disesuaikan dengan anggaran yang ada dan tergantung program yang ditawarkan oleh pihak pemohon.

Baca Juga : Tampil Unik, Stan Polres Bone Tarik Perhatian Pengunjung Bone Fair 2017

Ditemui di lokasi yang sama, ketua Aliansi Jurnalis Kreatif (AJK) Bone, Anwar Marjan, mengatakan kalau sebenarnya tidak ada masalah selama semua transparan, yang bisa dipertanyakan hanya kemana dana ini digunakan.

“Pemerintah harus membuka apa indikator untuk dapatkan dana hibah agar tidak ada kesan bahwa pemberian dana hibah ini berbasis kepentingan. Dalam hal ini saya tidak mlihat adanya sisi keadilan” tegas Anwar.

Baca Juga : Cafe 86 di Bone, Hadir dengan Konsep Ala Jurnalis

Anwar menambahkan bahwa sejak tahun 2008 lalu, masalah ini sudah ada karena adanya pemberian dana yang tidak berimbang.

“Memang ada kesan ditutupi sejak awal, karena kesbangpol tidak mengekspos ke media terkait pemberian dana ini. Jika ini berkelanjutan biarpun tujuannya baik tapi jika mekanisme tidak baik tetap akan menimbulkan pikiran negatif publik” tutupnya. (Eka)