SOPPENG, BERITA-SULSEL.COM – Didemo karena pendidikan pendidikan tidak linier yakni sarjana pertanian dan berstatus PNS, Nur Fattah tetap ngotot menjabat sebagai Direktur Akper Putra Pertiwi Soppeng.

Nur berkilah, kisruh yang terjadi saat ini berawal sejak pemecatan terhadap Marselinus Mingge, salah satu pendiri. SK pemecatan pertanggal 25 Maret 2017 lalu ditanda tangani Andi Usman yang tak masuk dalam kepengurusan yayasan.

Baca Juga : Show Room Mobil Toyota Kalla di Soppeng Tak Punya Amdal dan IMB

“Pemecatan ini membuat Marselinus tersinggung dan melayangkan surat ke Kopertis wilayah IX Sulawesi Selatan dengan harapan dapat melakukan mediasi dari ketiga pendiri yayasan, yakni Andi Abdul Rauf, Marselinus Mingge serta Kamaluddin,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/4/2017).

Kata Nur, tanggal 28 Maret 2017 lalu muncul lagi pemecatan kepadanya selaku direktur. SK pemecatanya ditandatangani Andi Abd Rauf yang mengatasnamakan ketua yayasan.

Baca Juga : Perawat di Soppeng Ikut Pelatihan Kompetensi

Tanggal 21 April 2017, jelas Nur, Kopertis bersama kepala bidang lembaga dan staf melakukan pemanggilan ketiga pendiri untuk dimediasi berkaitan dengan kisru yang terjadi.

“Mediasi tersebut menghasilkan dua poin penting yakni mengembalikan Akper Putra Pertiwi Soppeng ke akte No 22 Tahun 2004 dan membatalkan akta No 9 tanggal 4 April 2017. Selanjutnya, disepakati tiga pendiri yayasan, kepemimpinan saya sebagai direktur yang diangkat tahun 2014 hingga tahun 2018,” terangnya.

Baca Juga : 73 Penghafal Al Quran dari Soppeng Ikut Seleksi di Parepare

Nur Fattah menambahkan, aksi demo beberapa waktu lalu sangat merugikan mahasiswa karena menolak dirinya selaku pengelola. Hal ini berdampak pada 170 orang pelajar yang terdaftar, khusus mahasiswa tingat 3 yang akan menempuh ujian akhir.

“Ijazah di PDPT yang sah, saya yang bertandatangan,” ujarnya.(Henrik)