Salah satu contohnya adalah kriminalisasi terhadap petani Seko karena menolak rencana pembangunan PLTA di Seko Tengah. Untuk menangkal dan melawan praktek-praktek pelanggaran HAM baru dan mengingatkan pemerintah pusat dan daerah melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lama, Amnesty International Indonesia meluncurkan inisiatif #JoinForces untuk memperkuat gerakan HAM lokal dan nasional.

Pada 7 Desember, Amnesty International Indonesia melakukan launching dengan melebur ke dalam inisiatif aktor-aktor penggerak HAM lokal di Jakarta, Bandung, Yogya, Solo, Bali, Malang dan Makassar sebagai simbol dimulainya gerakan #JoinForces di Indonesia untuk melawan segala praktek pelanggaran HAM di Indonesia khusus di daerah-daerah.

“Amnesty International Indonesia memilih Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sebagai salah satu tempat launching karena Sulawesi Selatan menjadi salah satu tempat dimana pelanggaran HAM baru terjadi atas nama pembangunan. Pembangunan yang tidak menghargai HAM harus ditolak,” ujar Tim Komunikasi Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, Selasa, 5 Desember 2017.

Amnesty International Indonesia juga akan bersatu dengan semua elemen yang ada di Sulawesi Selatan untuk mengingatkan pemerintah lokal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lama.

“Dengan bersatunya kekuatan HAM lokal di Sulawesi Selatan maka akan menjadi suatu kekuatan baru untuk menyadarkan publik tentang pentingnya menghargai HAM dan juga pentingnya pemerintah lokal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada agar tidak terulang kasus serupa di masa yang akan datang,” Haeril menambahkan.