MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Rapat paripurna DPRD Kota Makassar mengenai pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2018, Sabtu (6/7/2019).

Juru bicara Fraksi Gerindra, Badaruddin Ophier menjelaskan, penurunan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi hanya mencapai 41,98% dari target Rp136,43 milyar lebih. Hal tersebut hanya terealisasi Rp.57,27 milyar lebih.

Badaruddin meminta Walikota Makassar memberi penjelasan terkait penurunan tersebut. Pasalnya, asumsi makro ekonomi pertumbuhan ekonom Kota Makassar cukup signifikan.

“Kami melihat belum maksimalnya realisasi belanja modal Rp.953,10 milayar lebih hingga akhir tahun 2018. Hal tersebut hanya terealisasi Rp746 milyar lebih atau sebesar 78,36 %,” ujarnya.

“Kami dari Fraksi Gerindra mempertanyakan kenapa belum maksimalnya realisasi belanja modal ini. Kita ketahui bersama, belanja modal ini digunakan untuk menyediakan fasilitas perkotaan,” tambahnya.

Badaruddin menambahkan, penurunan PAD menjadi perhatian semua pihak. Harus ada evaluasi menyeluruh pada kinerja setiap SKPD.

Juru bicara Fraksi PPP, Fasruddin Rusli mengungkapkan, capaian pendapatan daerah sangat jauh dari target yakni Rp1, 50 T lebih atau 78,85 % dari Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kata dia, PAD yang terealisasi hanya Rp1,18 Trilyun lebih, untuk itu pihaknya meminta Pemerintah Kota Makassar mengevaluasi kinerja seluruh SKPD.

“Kami menghimbau pemerintah Kota Makassar dalam merencanakan target pendapatan daerah harus fokus dalam mengoptimalkan capaian PAD,” ujarnya. (*)