MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI) Sulawesi Selatan, Dr. Munawir Kamaluddin M.Ag meminta pemerintah dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo agar proporsional dalam menilai suatu hal.

Ia mengaku, Pemerintah kurang proporsional dalam menilai radikalisme tumbuh subur di beberapa kampus disebabkan oleh kurangnya pencerahan yang dilakukan oleh Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI).

“Melihat hal ini, ADPISI mau menyampaikan keberatan terkait adanya stigma dari Pemerintah juga Badan Intelejen Negara bahwa banyaknya aksi radikalisme itu kesalahan dari dosen PAI,” ujarnya saat ditemui di Rapat Kerja ADPISI, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Minggu (29/12/2019).

Munawir mengatakan, gerakan radikalisme bermunculan dari kampus itu murni datang dari mereka sebagai kelompok yang memiliki idealisme melihat berbagai problem bangsa dan adanya ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan.

“Jadi sekali lagi saya mempertegas bahwa hal itu bukan sepenuhnya kesalahan Dosen PAI yang kurang memberikan pencerahan. Pemerintah harus membuka mata dan negara harus paham bahwa masalah ini bukan persoalan Agama,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, sebagai Dosen PAI, tentunya menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni pengabdian yang juga menanamkan kebudayaan serta pesan keagamaan kepada masyarakat.

“Semua dosen PAI tidak hanya memberikan ceramah, arahan dan bimbingan kepada masyarakat tapi juga kepada mubaliq muda agar optimal memberikan dakwah islamiah. Jadi, Pemerintah juga harusnya bisa memberikan perhatian lebih berupa kompensasi kepada mereka dalam menjalankan tugas sebagai dosen,” pungkasnya.