BONE, BERITA-SULSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menggelar rapat gabungan komisi dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Bone tahun anggaran 2021, Senin, (18/4/2022).

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan dihadiri semua komisi.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Saipullah Latif Manyala dari Partai Bulan Bintang menyatakan, masih banyaknya jabatan lowong, baik eselon 2, eselon 3 dan 4.

“Bahkan ada kecamatan sudah 6 tahun lowong kepala seksinya. Ini merugikan ASN, karena tunjangannya tidak didapat,” ujarnya.

Ia berharap, masalah tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai anggaran yang tidak terpakai.

“Banyaknya jabatan seperti Camat Bengo. Masyarakat disana sudah jenuh walaupun mungkin pemerintahnya bagus. Sejak periode pertama Bupati Bone Andi Fahsar Padjalangi, dia menjadi camat dan sampai hari ini tidak pernah dimutasi, stagnan disitu,” ungkap Saifullah.

Saifullah melanjutkan, banyak Sekertaris Camat (Sekcam) sudah puluhan tahun menjabat. Justru orang yang tidak pernah di promosikan, malah itu yang menjadi camat.

“Ini kan terkait kinerja pemerintahan yang kami anggap bahwa ada kesan pemerintah ini, siapa yang di senangi, yah itu yang menjadi kesukaan,” tambahnya.

Begitu pun juga , Fahri Rusli anggota Komisi 1 dari Partai Gerindra menambahkan mengenai jabatan lowong tersebut, memberikan dampak yang cukup besar terutama di bagian hukum.

“Bagian hukum ini, kurang lebih satu tahun menjadi PLT. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Apakah sumber daya ASN kita di Bone ini sudah tidak memenuhi atau seperti apa?” Ujarnya.

Fahri mengungkapkan bahwa bagian hukum yang membuat Peraturan Daerah (Perda) tidak dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup). (*)