MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengambil langkah serius dalam menanggulangi persoalan kemacetan yang kini meluas dan dianggap mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Desakan ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar, setelah rapat pembahasan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) pada Kamis (23/10).

Ia secara spesifik meminta adanya penambahan personel lapangan dan peningkatan alokasi anggaran khusus untuk penanganan lalu lintas.

Anggaran dan Personel Mendesak

Menurut Azwar, kemacetan bukan hanya sekadar isu waktu terbuang, tetapi sudah berdampak langsung pada terhambatnya perputaran ekonomi harian.

“Kemacetan itu bukan hanya soal waktu terbuang, tapi juga bisa menunda perputaran ekonomi. Banyak orang gagal melakukan transaksi atau terlambat sampai ke tempat kerja karena terjebak macet,” ujar politisi PKS tersebut.

Ia menekankan bahwa upaya penanganan macet memerlukan keseriusan Pemkot, yang harus diterjemahkan dalam bentuk dukungan sumber daya. Azwar mengusulkan agar Dishub membentuk Tim Reaksi Cepat yang bertugas menganalisis dan mengurai kemacetan di titik rawan secara instan.

“Kalau perlu dibentuk tim reaksi cepat yang bisa langsung turun memantau dan mencari solusi teknis di lapangan. Kalau tim itu perlu anggaran, ajukan saja. DPRD siap membahas dan mendukung di Banggar,” tegasnya.

Rekayasa Lalu Lintas di Titik Rawan

Selain personel dan anggaran, Komisi C juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung seperti pembatas jalan dan rambu-rambu yang memadai.

Azwar secara khusus menyorot titik-titik kemacetan di daerah pemilihannya, termasuk Jalan Baruga, Leimena, hingga jalur keluar kota melalui Antang dan Nipa-Nipa. Menurutnya, ruas-ruas ini kini menjadi jalur vital yang mengalami penyempitan dan belum didukung dengan rekayasa lalu lintas yang optimal.

DPRD berharap Pemkot Makassar segera menindaklanjuti usulan ini dengan kebijakan nyata, seperti penyusunan desain lalu lintas baru yang matang. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan mobilitas warga Makassar lebih lancar dan efisien di masa depan.