MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar menjelang akhir tahun 2025 mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, meski masih dihadapkan pada masalah klasik: kebocoran pipa dan kendala izin proyek.

Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, memuji capaian positif PDAM di bawah kepemimpinan Plt Direktur Utama. Ia menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) PDAM sudah mencapai sekitar 70 persen dari target Rp377 miliar, atau lebih dari Rp200 miliar, per dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran.

“Capaian PDAM luar biasa di dua bulan terakhir ini… Ini patut diapresiasi,” ujar Tenri Uji di Makassar, Kamis (23/10). Ia menilai perkembangan dalam enam bulan terakhir menunjukkan tren yang positif.

Fokus ‘Pekerjaan Rumah’

Meskipun capaian finansial memuaskan, Tenri Uji menegaskan manajemen PDAM masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar, yaitu menekan tingginya tingkat kehilangan air (non-revenue water).

Laporan PDAM mencatat kebocoran besar sempat terjadi dua kali di pipa berdiameter 700 mm di wilayah Tello. Selain itu, faktor lain seperti penyaluran bantuan air tangki dan pengambilan air ilegal oleh oknum masyarakat juga turut menyebabkan kehilangan volume air.

“Manajemen PDAM perlu menekan angka kehilangan air dengan langkah-langkah strategis, seperti modernisasi jaringan dan peningkatan pengawasan distribusi,” tegasnya.

DPRD Soroti Kendala Izin Proyek

Selain masalah teknis, DPRD juga menyoroti hambatan administratif yang menghambat pemerataan layanan. Sejumlah proyek pembangunan jaringan baru di wilayah utara dan timur Makassar terganjal karena masyarakat kesulitan memperoleh izin pembangunan pipa dan instalasi dari Balai Jalan dan Kementerian PUPR.

Kendala izin ini membuat beberapa proyek pelayanan air bersih belum bisa direalisasikan.

“Masalah izin ini menjadi PR besar yang harus segera dituntaskan. Kami di DPRD siap membantu agar PDAM bisa segera mendapatkan izin pembangunan jaringan baru, supaya seluruh warga bisa menikmati layanan air bersih yang merata,” jelas Tenri Uji.

Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas lembaga agar proses perizinan tidak menjadi hambatan berulang. DPRD turut mengapresiasi dukungan anggota DPR RI, seperti Hamka Baco Kady, yang berupaya mendorong percepatan perizinan di kementerian terkait.