Waspada Gesekan Warga di Pil-RT/RW, Dewan Desak Pemkot Makassar Jaga Netralitas

Ilustrasi mencoblos

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, dr. Udin Saputra Malik, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) dan masyarakat untuk mewaspadai potensi gesekan sosial horizontal jelang pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Udin menegaskan, proses pemilihan di tingkat lingkungan ini harus berjalan secara adil, terbuka, dan demokratis, serta bebas dari intervensi politik, kekuasaan, dan praktik politik uang.

Isu Dukungan Parpol Dikhawatirkan Picu Konflik

Peringatan ini disampaikan Udin menyusul beredarnya isu di grup WhatsApp yang menyebut calon ketua RT/RW wajib melampirkan surat dukungan dari partai politik.

Meskipun kabar tersebut telah dibantah tegas oleh DPRD dan Pemkot Makassar, Udin menilai isu liar semacam ini berpotensi memicu kecurigaan antarwarga dan mengganggu stabilitas sosial jika tidak segera diantisipasi.

“Kita mendorong agar pemilihan RT/RW betul-betul demokratis. Jangan sampai ada intervensi kekuasaan, tekanan kelompok, apalagi politik uang. Itu berbahaya bagi kohesi sosial masyarakat,” ujar legislator Fraksi PDI Perjuangan ini pada Kamis (6/11).

Menurutnya, kedekatan emosional yang tinggi antarwarga di tingkat RT/RW menjadikan proses pemilihan ini sangat rentan konflik jika terjadi ketidakadilan atau penyimpangan.

Dorong Pengawasan dan Transparansi

DPRD Makassar mendesak Pemkot menyiapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan independen untuk memastikan panitia bekerja transparan. Keadilan dan keterbukaan dinilai sebagai kunci untuk mencegah perpecahan.

Udin juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat sebagai pengawas. Warga diminta tidak ragu melapor ke DPRD, panitia pemilihan, atau aparat kelurahan jika menemukan adanya pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran, silakan laporkan ke DPRD atau panitia. Ini momentum menjaga integritas demokrasi di tingkat paling bawah,” tegasnya, seraya mengimbau semua calon RT/RW menahan diri dari praktik politik uang dan kampanye negatif.

“Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang netral,” pungkas Udin, berharap pemilihan ini menjadi contoh demokrasi sehat di tingkat lokal.


Comment