MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, dr Udin Saputra Malik, mengingatkan keras agar pelaksanaan pemilihan serentak Ketua RT dan RW yang dijadwalkan pada 3 Desember 2025 tidak disusupi oleh kepentingan politik praktis.

Menurut dr Udin, pemilihan di tingkat akar rumput ini harus dijaga netralitasnya dan berorientasi murni pada pelayanan masyarakat, bukan dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau partai politik tertentu.

Kekhawatiran politisi yang berlatar belakang dokter ini muncul setelah pihaknya menerima sejumlah laporan terkait potensi politisasi dan intervensi oknum dalam proses pemilihan.

Ia secara spesifik meminta Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN), terutama lurah dan camat, bersikap netral total.

“Pemilihan RT/RW itu bukan arena politik. Jangan ada lagi lurah atau aparat yang ikut campur ini pesta demokrasi tingkat RT RW. RT dan RW itu pengabdian, bukan kekuasaan,” tegas dr Udin melalui telepon, Rabu (12/11).

dr Udin mendesak Pemkot agar memberikan sanksi tegas kepada oknum ASN yang terbukti berpihak pada calon tertentu. Ia menilai indikasi keberhasilan pejabat publik yang diukur dari kemenangan “tim sukses” di tingkat RT/RW akan merusak prinsip demokrasi.

Untuk menjamin pengawasan yang objektif dan mencegah konflik, dr Udin mendesak Pemkot membentuk badan pengawas independen, yang diistilahkan sebagai ‘Bawaslu mini’.

“Harus ada badan pengawas independen yang bisa menilai secara objektif kalau ada pelanggaran. Kalau pemerintah dibiarkan mengawasi dirinya sendiri, itu tidak akan efektif,” tandasnya.

Selain masalah politisasi, dr Udin juga menyoroti pentingnya sosialisasi aturan yang benar. Ia meluruskan bahwa menjadi calon RT/RW tidak ada hubungannya dengan rekomendasi partai atau syarat-syarat tidak resmi lainnya.

Ia juga menekankan bahwa jabatan RT/RW adalah bentuk pengabdian sosial, dan insentif yang diterima bukanlah gaji pribadi, melainkan dana operasional untuk kegiatan lingkungan.

“Kalau pemilihan RT/RW bersih dari politisasi, maka itu kemenangan demokrasi sesungguhnya di Makassar,” tutupnya seraya mengimbau masyarakat agar mengedepankan semangat musyawarah mufakat dan kekeluargaan dalam proses pemilihan.