MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, dari tiga kecamatan yang selama ini menjadi langganan banjir, kini hanya satu wilayah yang sempat melakukan pengungsian dan itu pun berlangsung dalam waktu singkat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut mencerminkan perbaikan dalam upaya penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam periode cuaca ekstrem.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Dari lima posko pengungsian yang sempat dibuka, saat ini tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menandakan situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Ia menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak terlepas dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah rawan genangan berada di daerah cekungan dan bantaran sungai, sehingga berpotensi menahan air saat curah hujan tinggi.

Situasi tersebut diperparah oleh hujan ekstrem yang berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Februari.

Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa penyebab warga mengungsi bukan semata karena ketinggian air, melainkan akibat terganggunya sistem sanitasi rumah tangga. Terendamnya fasilitas toilet dan saluran limbah membuat sebagian warga terpaksa meninggalkan rumah untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Makassar tengah menyiapkan langkah-langkah teknis berbasis kajian ilmiah. Kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan balai yang menangani sungai di wilayah Makassar.

“Kita melakukan kajian bersama universitas dan berkoordinasi dengan balai sungai untuk menentukan alur air yang tepat, agar genangan tidak terus berulang di kawasan permukiman,” jelasnya.

Di tengah cuaca ekstrem, Munafri juga meningkatkan status kesiapsiagaan pemerintah daerah. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial, untuk siaga merespons potensi bencana.

Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan shelter, logistik, serta kebutuhan dasar warga jika terjadi kondisi darurat.

Munafri turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, dan gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan jika terjadi kondisi darurat,” tegasnya.

Ia berharap, upaya pengendalian banjir melalui kajian ilmiah dapat segera memberikan solusi berkelanjutan dalam memperbaiki sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan banjir tahunan.