JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menegaskan komitmen BPOM dalam memperkuat sinergi strategis dengan Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan (Baharwathan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna mewujudkan kemandirian farmasi nasional serta mendukung ketahanan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat menerima kunjungan jajaran Baharwathan Kemhan di kantor BPOM, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025.

“Sinergi BPOM dan Baharwathan Kemhan merupakan langkah strategis negara untuk memastikan obat yang diproduksi dalam rangka pertahanan memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat, sekaligus mendukung kemandirian nasional di bidang farmasi,” ujar Taruna Ikrar.

Ia menegaskan, BPOM berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penguatan industri farmasi nasional dan penyelenggaraan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konteks tersebut, kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dinilai krusial, mengingat peran lembaga farmasi TNI dalam penyediaan obat bagi kepentingan pertahanan negara maupun masyarakat.

Taruna Ikrar menjelaskan, BPOM dan Kemhan telah memiliki landasan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Nasional di Bidang Obat dan Makanan. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), percepatan evaluasi izin edar, pengawasan distribusi obat sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan obat bahan alam.

“BPOM siap memberikan asistensi regulasi secara intensif, baik melalui konsultasi teknis, inspeksi di lokasi, maupun percepatan evaluasi setelah persyaratan terpenuhi. Ini merupakan ikhtiar bersama untuk membangun farmasi pertahanan yang kuat, patuh regulasi, dan berdaya saing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Taruna Ikrar menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku dan obat jadi yang berdampak pada harga serta ketersediaan obat di dalam negeri. Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri, termasuk oleh lembaga farmasi TNI, dinilai sebagai kebutuhan strategis yang harus dikawal bersama.

“Kemandirian farmasi pertahanan tidak hanya penting bagi kesiapsiagaan nasional, tetapi juga berdampak positif terhadap stabilitas harga obat dan keberlanjutan sistem kesehatan nasional,” tegasnya.

Melalui sinergi BPOM dan Baharwathan Kemhan, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem farmasi pertahanan yang mandiri, tangguh, serta selaras dengan standar nasional dan global sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia.