MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, kembali turun ke tengah masyarakat dalam agenda Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025–2026 di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kamis (12/2/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, RT/RW, serta aparat kelurahan tersebut, warga memanfaatkan momen untuk “curhat” terkait persoalan mendesak, mulai dari infrastruktur yang tidak tuntas hingga jaminan kesehatan yang terputus.

Salah satu poin utama yang mencuat adalah keluhan warga RW 05 dan RW 06 mengenai pengerjaan drainase yang dinilai mangkrak. Warga menyayangkan perbaikan yang tidak menyeluruh sehingga genangan air masih sering terjadi saat hujan turun.

Tak hanya itu, kondisi fisik Posyandu di RW 06 juga menjadi sorotan. Warga mendesak adanya renovasi atap yang sudah rusak parah agar pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita tidak terganggu.

“Kami butuh kepastian soal drainase ini karena kalau tidak tuntas, banjir tetap jadi ancaman. Begitu juga Posyandu, atapnya sudah sangat memprihatinkan,” ujar salah seorang warga di lokasi reses.

Di sektor kesehatan, isu BPJS Kesehatan PBI (gratis) yang tiba-tiba nonaktif menjadi keluhan massal. Hal ini disinyalir terjadi karena penerapan sistem desil dalam pendataan kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut, Hj Umiyati yang juga legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku prihatin. Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Karuwisi, tapi hampir di seluruh wilayah dapilnya.

“Banyak warga mengadu kenapa PBI JK BPJS mereka dinonaktifkan. Saya sangat menyayangkan hal ini. Saya berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait agar ada solusi konkret bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” tegas Hj Umiyati.

Komitmen Kawal Aspirasi ke Dinas PU

Terkait infrastruktur, Anggota Komisi B DPRD Makassar ini berjanji akan segera memanggil dinas terkait untuk melakukan evaluasi lapangan.

“Soal drainase, saya akan koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar dievaluasi. Jangan sampai pengerjaannya tambal sulam. Kita ingin ini tuntas agar masyarakat tenang,” tambahnya.

Selain masalah fisik, Hj Umiyati juga mencatat masukan terkait program Urban Farming yang dinilai warga masih membutuhkan sosialisasi dan pendampingan lebih masif dari Pemerintah Kota Makassar agar hasilnya maksimal.

Seluruh aspirasi ini nantinya akan dihimpun dalam laporan resmi reses untuk diperjuangkan dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Makassar.