BONE, BERITA-SULSEL.COM – Program Prioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan Badan POM Tahun 2026 yang meliputi Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan resmi dimulai di Kabupaten Bone.

Kick off program diawali melalui Pertemuan Advokasi Lintas Sektor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jl. Jend. Ahmad Yani Watampone, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dan dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan bersama jajaran. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bone, para Kepala OPD terkait, serta perwakilan sekolah, desa dan pasar yang menjadi lokus intervensi program tahun 2026.

Dalam sambutannya, Yosef Dwi Irwan menegaskan bahwa pangan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Ia menekankan bahwa BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, karena pangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security (On dan Rahayu, 2017), beban ekonomi akibat penyakit bawaan makanan (food borne disease) seperti diare di Indonesia diperkirakan mencapai 10–22 juta kasus per tahun, dengan kerugian ekonomi berkisar Rp64,8 hingga Rp226,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa isu keamanan pangan berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Indonesia juga menghadapi tantangan double burden of nutrition, yakni obesitas dan stunting, yang berdampak pada tumbuh kembang anak secara fisik maupun intelektual. Di tengah peluang bonus demografi, keamanan pangan menjadi faktor kunci agar bonus tersebut benar-benar menjadi kekuatan bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan keamanan pangan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia. Implementasi MBG harus diiringi sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang kuat agar manfaatnya optimal. Ke depan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi salah satu lokus intervensi keamanan pangan sebagai bagian dari komunitas desa dan sekolah.

Pada tahun 2026, Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokus pelaksanaan tiga Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan, yakni Desa Pangan Aman, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Program berbasis komunitas ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan pangan yang aman dan bermutu hingga tingkat individu, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

Advokasi lintas sektor menjadi tahapan awal untuk mensosialisasikan program serta menggalang komitmen seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan yang terpadu, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di wilayah lain. Keberhasilan program, menurut Yosef, sangat ditentukan oleh peran aktif komunitas di dalamnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BBPOM di Makassar juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone atas dukungan hibah lahan dan gedung untuk operasional UPT BPOM di Kabupaten Bone. Direncanakan, Loka POM di Kabupaten Bone akan diresmikan pada akhir Februari 2026 dan mulai beroperasi pada Maret 2026. Kehadiran Loka POM ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan, mendekatkan layanan publik, serta mendukung daya saing UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, secara resmi membuka kegiatan Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Tahun 2026. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan keamanan pangan, khususnya di lingkungan sekolah, pasar dan desa. Keamanan pangan, menurutnya, merupakan fondasi dalam mendukung kesehatan masyarakat dan mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi secara aktif dalam mendukung implementasi program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kegiatan advokasi berlangsung dengan antusiasme tinggi. Para peserta aktif dalam sesi diskusi dan menyatakan komitmen untuk melaksanakan setiap tahapan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan secara optimal di wilayah Kabupaten Bone. Sinergi antara BPOM dan Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan menjadi model kolaborasi dalam membangun sistem keamanan pangan berbasis komunitas demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan Generasi Emas Indonesia 2045.