MAROS, BERITA-SULSEL.COM — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD/Bapenda) Kabupaten Maros terus menggenjot penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kendati demikian, realisasi penerimaan pajak daerah hingga saat ini baru menyentuh angka 67,84 persen dari total target yang ada.

Kondisi ini memicu perhatian serius dari pemerintah daerah. Pasalnya, dari total seluruh wilayah di Kabupaten Maros, beberapa kecamatan justru mencatatkan performa penagihan yang sangat minim, yakni masih bertahan di bawah 50 persen.

Oleh karena itu, pemerintah daerah langsung mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh jajaran camat, kepala desa, hingga lurah. Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan PBB menjadi salah satu tulang punggung utama dalam menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Maros.

“Oleh sebab itu, kami meminta para camat dan kades tidak main-main. Mereka harus turun langsung menagih piutang pajak di wilayah masing-masing agar target tahun ini bisa rampung tepat waktu,” tegas pihak pengelola pendapatan daerah Maros.

Selain menyoroti kecamatan dengan capaian rendah, pemerintah daerah memberikan apresiasi tinggi kepada sejumlah wilayah yang berhasil mengumpulkan PBB melebihi separuh target. Namun demikian, pemerintah tetap mendesak daerah yang berkinerja baik ini untuk tidak mengendurkan ritme kerja mereka hingga penyerapan mencapai 100 persen.

Selanjutnya, Bapenda Maros menyiapkan berbagai strategi jemput bola guna mempermudah masyarakat dalam melunasi kewajiban pajak mereka. Tim petugas lapangan akan menyisir pemukiman warga serta memanfaatkan layanan pembayaran digital untuk mempercepat proses penagihan.

Melalui langkah-langkah persuasif dan tegas ini, Pemkab Maros optimistis dapat mendongkrak realisasi PBB secara signifikan sebelum penutupan tahun anggaran.