JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera memangkas anggaran belanja non prioritas hingga Rp133,8 triliun. Kebijakan ini dilakukan setelah program tax amnesty tak kunjung menunjukkan hasil yang maksimal.

Langkah ini pun diapresiasi oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani. Menurutnya, langkah ini adalah sangat tepat untuk mengantisipasi dari gagalnya tercapai target pada program pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Saya rasa Menkeu sudah antisipasi sejak dini ya. Langkah pemotongan anggaran merupakan antisipasi yang dilakukan, dan saya mengapresiasi sekali langkah Bu Menkeu yang cepat mengantisipasi ini dan tidak menggantungkan penerimaan dari tax amnesty. Ini sangat baik,” kata Rosan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Menurutnya, sejak tahun 1998 hingga saat ini, banyak para pengusaha yang telah mulai bangkit. Hal ini pun dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat menarik pajak dari para pengusaha. Hanya saja, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai kebijakan yang akan diambil agar tidak merugikan pengusaha.

“(Misalnya kebijakan penimbunan barang tiga bulan), kalau menimbun untuk hal yang nakal, ya setuju sekali ya. untuk cari untung berlebihan, kalau ditindak, saya setuju sekali ya. Tapi mungkin banyak juga yang bukan penimbunan, tetapi mengikuti demand atau pasarnya. Kalau lepas sekarang, harga malah makin jatuh, makanya perlu dilihat juga oleh pemerintah,” tutupnya.