MAROS, BERITA-SULSEL.COM — 70 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Maros tercatat membutuhkan rehabilitasi bangunan, baik dengan kategori rusak berat maupun rusak ringan. Kondisi tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari kerusakan struktur hingga kekurangan ruang kelas.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Asri Rajab, mengatakan sebagian sekolah mengalami kerusakan sedang, sementara lainnya membutuhkan penambahan ruang kelas baru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Tingkat kerusakannya beragam. Ada yang rusak berat, rusak ringan, dan ada juga yang sebenarnya masih sedang tapi membutuhkan ruang kelas baru,” ujar Asri, Selasa (13/1/2026).

Asri mengungkapkan, wilayah dengan jumlah sekolah yang paling banyak membutuhkan rehabilitasi berada di Kecamatan Maros Baru, Bontoa, Bantimurung, dan Simbang. Sementara itu, kebutuhan rehabilitasi di Kecamatan Tompobulu dinilai sudah mulai berkurang.

“Kalau di Kecamatan Tompobulu sudah tidak terlalu banyak, karena di sana sudah diterapkan bantuan pembangunan sekolah jauh,” katanya.

Meski demikian, kebutuhan sarana pendidikan masih ditemukan di sejumlah desa. Di Desa Bontomanurung, misalnya, masih diperlukan penambahan ruang kelas jauh untuk mendukung proses pembelajaran siswa.

Asri menjelaskan, mekanisme rehabilitasi sekolah pada tahun 2026 mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Maros tidak lagi menyiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi fisik sekolah melalui APBD.

“Sekarang skemanya adalah revitalisasi. Kabupaten hanya melakukan verifikasi sekolah melalui data Dapodik, kemudian mengusulkannya ke kementerian,” jelasnya.

Saat ini, Dinas Pendidikan Maros telah mengusulkan 65 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 20 sekolah telah diverifikasi langsung oleh tim pusat dan masih akan melalui proses seleksi lanjutan.

“Yang diverifikasi pusat itu ada 20 sekolah. Nantinya masih akan diseleksi lagi, bisa jadi yang direhab sekitar 10 sekolah atau bisa juga langsung 20 sekolah,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, anggaran rehabilitasi sekolah yang bersumber dari APBD Kabupaten Maros hanya sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan darurat.

“Itu digunakan khusus untuk perbaikan plafon sekolah yang sempat runtuh beberapa waktu lalu,” kata Asri.

Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, menyatakan bahwa skema pembiayaan pembangunan fisik, termasuk infrastruktur pendidikan dan jalan, kini lebih diarahkan melalui program pemerintah pusat.

“Kalau ada sekolah atau jalan yang rusak, sekarang kita usulkan langsung ke pusat. Dana perbaikannya nanti ditransfer langsung ke sekolah, tidak lagi melalui APBD,” jelas Chaidir.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan sekaligus menyesuaikan dengan arah kebijakan pendanaan nasional.