BONE, BERITA-SULSEL.COM – Hadiri penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, di ruang paripurna DPRD Bone, Kamis (12/12/19), siang, Ketua Assosiasi Perangkat Desa (Apdesi), Andi Mappakaya Amier, hanya bisa mengelus dada.

Perjuangannya untuk mendapatkan tambahan atas kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga ke pusat didampingi komisi I DPRD Bone tak membuahkan hasil.

“Kita sudah datangi beberapa kementerian, kemendes dan kemendagri tapi memang tidak bisa, mudah-mudahan di perubahan nanti bisa” kata Mappakaya yang juga sebagai Kepala Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.

Terbitnya PP 11 tahun 2019 mengharuskan Desa membayar penghasilan tetap perangkat desanya setara dengan ASN golongan IIA.

Menerima undangan dari Komisi I untuk mempertanyakan hal tersebut di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Mappakaya harus pulang tanpa solusi yang pasti.

“Berharap saja di perubahan karena kalau pernagkat desa kan tidak ada masalah, yang mau dibayar ini BPD sama anggota-anggotanya, Ketua RT, RW, Imam Desa, termasuk belanja ATK, belanja makan minum kalau ada tamu, tapi ya terpaksa kering dulu” pasrahnya. (eka)