MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Komisi IX DPR RI bidang masalah tenaga kerja dan transmigrasi kependudukan serta kesehatan, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta kinerja pemerintah melalui kementrian kesehatan yang lambat dan sedikit tertutup soal peredaran vaksi palsu.

Kata dia, pemerintah harus bertanggungjawab atas peredaran vaksi palsu dan efek yang ditimbulkannya di masyarakat. “Kami telah mendesak pemerintah, yakni Kementrian Kesehatan untuk bergerak cepat mengatasi peredaran vaksin palsu dan memberikan pengobatan secara cuma-cuma kepada korban,” ujarnya kepada wartawan di Makassar, Jumat (1/7/2016) malam.

Menurut Andi Ici, sapan akrab Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, vaksin palsu palsu tersebut akan memberikan efek negatif bagi mereka yang telah menggunakannya. “Secara logika, apapun yang masuk kedalam tubuh kita akan memberikan efek. Apa lagi ini vaksi palsu,” ujarnya.

Untuk itu, jelas politisi Partai Golkar ini, pihaknya telah meminta pemerintah untuk memaksimalkan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk memperluasnya, sehingga bisa memantau, menyidik, menangkap, dan memberikan sanksi atas tindak pelanggaran hukum di bidang obat-obatan dan makanan.

“Selama ini BPOM tidak mempunyai kewenangan apapun dalam hal penindakan jika menemukan ada obat palsu atau makanan yang kadaluarsa. Hal ini mendorong terjadinya kejahatan yang membahayakan masyarakat,” paparnya.

Fauziah menuturkan, kewenangan hukum BPOM sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan menyebutkan, lembaga ini hanya berhak melakukan pengawasan. (*)